ANTERONESIA.ID GORUT – Keputusan Kepala Desa Dulukapa, Irwan Moilo, yang belum lama ini melakukan reshuffle perangkat desa terus menuai tanda tanya besar di tengah masyarakat. Langkah ini diduga melanggar aturan dan menimbulkan spekulasi adanya sistem monopoli dalam pemerintahan desa.
Salah satu yang paling disorot dalam reshuffle ini adalah pemberhentian Sekretaris Desa (Sekdes), yang dikenal sebagai perangkat desa senior di wilayah Sumalata Timur. Masyarakat mempertanyakan alasan di balik pergantian tersebut, mengingat Sekdes memiliki pengalaman panjang dalam Pemerintahan Desa.
“Keputusan ini terlalu mendadak dan tidak transparan. Kami sebagai masyarakat ingin tahu, ada apa sebenarnya?” ujar salah satu warga Dulukapa yang enggan disebutkan namanya. Rabu, 12 Februari 2025.
Masyarakat Desa. Dulukapa menilai bahwa pergantian perangkat desa ini bukan hanya soal penyegaran birokrasi, melainkan diduga sebagai upaya untuk memonopoli pemerintahan desa dan mengamankan kepentingan tertentu.
“Kami melihat ada indikasi sistem monopoli di tubuh pemerintahan desa. Jika reshuffle ini dilakukan secara sepihak tanpa alasan yang jelas, maka wajar jika masyarakat mempertanyakannya,” tambah warga lainnya.
Masyarakat meminta, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pihak terkait pun didesak untuk turun tangan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Sejak reshuffel dilakukan januari hingga samapai saat ini BPD tidak tau kemana, jangan sampai BPD juga ikut main mata dengan kepala desa”. jelas mereka.
Pada pemberitaan sebelumnya Kepala Desa Dulukapa, Irwan Moilo membatah bahwa reshuffle perangkat desa menabrak aturan, Ia mengatakan sebelumnya sudah melakukan konsultasi dengan pemerintah kecamatan. Ia menilai bahwa kebijakan ini diambil untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perangkat desa.
“Sebelumnya saya melakukan konsultasi ke pemerintah kecamatan, dan pemberitahuan ke BPD. Kami ingin membawa perubahan yang lebih baik untuk pelayanan masyarakat. Ini langkah yang kami anggap perlu untuk penyegaran.” Ujarnya
Irwan mengungkapkan salah satu alasan terjadinya reshuffel adalah tidak loyal perangkat desa terhadap kepala desa.
“Tim verifikasi Dana Desa itu Sekdes. Sebelumnya para kader posyandu ini mengeluh ke saya, yang mana makanan tambahan tidak mencukupi dan kenaikan gaji para kader. Saya sampaikan ke sekdes untuk dinaikan namun dia tidak mau. Itu artinya dia tidak loyal.” Ungkapnya













