ANTERONESIA.ID|GORONTALO UTARA – Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo Utara yang dipimpin Windra Lagarusu mendesak pemerintah daerah segera menuntaskan proses penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Barang Milik Daerah (BMD) yang hingga kini belum rampung. Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Badan Keuangan dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Senin (13/7/2026).
Dalam rapat itu, Komisi III menyoroti keterlambatan proses harmonisasi Ranperda ke Kementerian Hukum yang seharusnya sudah dilakukan oleh OPD pengampu.
Windra mengatakan, Ranperda BMD sebenarnya telah dibahas sejak enam bulan lalu. Namun hingga saat ini proses administrasi di pihak eksekutif belum selesai sehingga tahapan harmonisasi belum dapat dilaksanakan.
“Harmonisasi ke Kementerian Hukum harus diajukan oleh OPD pengampu. Karena itu kami meminta OPD terkait dan Bagian Hukum lebih serius agar proses ini segera berjalan,” ujar Windra.
Menurutnya, keberadaan Perda BMD sangat penting karena berkaitan langsung dengan pengelolaan aset milik daerah yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Perda ini akan membantu daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan aset sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap PAD,” katanya.
Sebagai langkah percepatan, Komisi III telah menetapkan jadwal penyelesaian bersama pihak eksekutif. Targetnya, seluruh tahapan di tingkat pemerintah daerah dapat diselesaikan paling lambat pada Agustus 2026.
Jika proses tersebut rampung sesuai jadwal, Ranperda BMD akan kembali disampaikan ke DPRD untuk dibahas melalui mekanisme dewan hingga tahap penetapan.
Windra menegaskan, pemanggilan OPD pengampu dilakukan sebagai bentuk komitmen Komisi III dalam mengejar target penyelesaian Ranperda yang menjadi agenda legislasi DPRD Gorontalo Utara.
“Kami di DPRD memiliki target penyelesaian Ranperda, karena itu Komisi III memanggil OPD pengampu agar proses ini tidak berlarut-larut,” tegasnya.
