ANTERONESIA.ID|GORONTALO– Pemerintah Provinsi Gorontalo menatap 2027 dengan optimisme tinggi. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada kisaran 6,3 hingga 6,7 persen, meski ruang fiskal daerah masih terbatas. Optimisme itu tidak hanya bertumpu pada capaian indikator pembangunan sepanjang 2026, tetapi juga pada strategi memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat serta mengoptimalkan potensi daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait Kebijakan Fiskal Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 di Rumah Dinas Jabatan Gubernur Gorontalo, Minggu (13/9).
Konferensi pers dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudin A. Katili, menjelaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi 2027 disusun dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi 2026. Target pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada 2026 berada di angka 5,65 persen. Namun, pada triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi telah mencapai 6,20 persen. Capaian tersebut menjadi salah satu dasar bagi Pemprov Gorontalo untuk memasang target lebih tinggi pada 2027.
Pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada 2026 masih banyak ditopang sektor pertanian dengan kontribusi di atas 30 persen. Selain itu, sektor perdagangan dan UMKM turut memberikan kontribusi, termasuk melalui perkembangan program hilirisasi, khususnya hilirisasi UMKM.
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, sejumlah indikator sosial menunjukkan perkembangan positif. Angka kemiskinan yang ditargetkan 13,08 persen pada 2026 tercatat turun menjadi 12,16 persen pada triwulan II 2026. Pemerintah daerah kemudian menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga di bawah 11 persen pada 2027.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka yang pada RPJMD 2026 ditargetkan berada pada kisaran 3,01 hingga 3,26 persen juga tercatat sebesar 3,17 persen pada triwulan II 2026. Untuk 2027, angka tersebut ditargetkan turun menjadi 2,90 persen.
Di tengah target pembangunan yang meningkat, pemerintah daerah menyadari bahwa kemampuan fiskal tidak dapat sepenuhnya menjadi tumpuan. Karena itu, penguatan sinergi dengan pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten dan kota menjadi bagian penting dari strategi pembangunan.
Jamal menilai kolaborasi tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dengan melibatkan setiap tingkatan pemerintahan sesuai kewenangannya.
“Dengan uang terbatas, tetapi kita mau naik. Berarti kolaborasi dan sinergitas yang dibangun oleh pemimpin daerah di sini menandakan bahwa ini terjadi dengan sangat bagus,” jelasnya.
Menurutnya, pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan satu tingkat pemerintahan. Pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota harus mengambil bagian agar program yang dijalankan memberikan hasil maksimal.
“Bagaimana pusat mengambil bagian, provinsi mengambil bagian, kabupaten/kota juga mengambil bagian, sehingga hasilnya maksimal,” katanya.
Ia menilai pola tersebut menjadi bagian dari upaya Gubernur Gusnar Ismail dalam mensinergikan berbagai program pembangunan.
“Ini telah dikerjakan oleh Bapak Gubernur, bagaimana mensinergikan program,” pungkasnya.
Upaya memperkuat kapasitas fiskal juga membuka peluang dari sektor pertambangan. Dalam RAPBD 2027, PAD Gorontalo sementara diproyeksikan sebesar Rp473,039 miliar. Namun, angka tersebut belum memperhitungkan potensi penerimaan dari iuran pertambangan rakyat.
Gubernur Gusnar Ismail mengatakan, potensi tersebut belum masuk dalam target karena regulasi mengenai iuran pertambangan rakyat baru disahkan.
“Angka 473 miliar itu belum memperhitungkan pendapatan kita dari iuran pertambangan rakyat yang perdanya baru diketok kemarin,” kata Gusnar.
Selain iuran pertambangan rakyat, pemerintah daerah juga melihat peluang penerimaan melalui Dana Bagi Hasil (DBH) royalti Pani Gold. Namun, potensi tersebut belum dimasukkan dalam proyeksi pendapatan transfer RAPBD 2027. Pemprov masih menunggu kepastian mengenai besaran DBH dan waktu penyalurannya.
Pemprov Gorontalo mencatat Pani Gold telah menyetor sekitar Rp562 miliar dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama kurang lebih enam bulan. Meski demikian, angka tersebut merupakan setoran kepada negara dan belum dapat dijadikan dasar untuk memastikan besaran DBH yang akan diterima Gorontalo.
Pemprov Gorontalo sebelumnya telah membahas persoalan DBH tersebut bersama kepala daerah dari wilayah pertambangan dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Dalam pembahasan itu, perhitungan DBH disebut menjadi kewenangan Kementerian Keuangan. Pemprov akan kembali menindaklanjuti pembahasan tersebut untuk memastikan potensi penerimaan sekaligus waktu penyalurannya.
“Apakah sudah mau masuk tahun anggaran depan 2027 atau kapan kira-kira itu?” ujar Gusnar.
Disisi lain, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo Sukril Gobel menyampaikan, RAPBD 2027 sementara diproyeksikan sebesar Rp1,271 triliun. Nilai tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan APBD Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir yang sebelumnya berada di kisaran Rp1,9 triliun dan kemudian turun menjadi sekitar Rp1,28 triliun. Penurunan tersebut berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran serta adanya program-program nasional yang membutuhkan dukungan anggaran.
Dengan kondisi fiskal tersebut, target pertumbuhan ekonomi 6,3 hingga 6,7 persen pada 2027 menjadi tantangan sekaligus sasaran pemerintah daerah.
Pemerintah Provinsi Gorontalo kini mengandalkan kombinasi antara kinerja ekonomi, penguatan sinergi lintas pemerintahan, dan optimalisasi potensi pendapatan daerah untuk menjaga momentum pembangunan. Jika target tersebut tercapai, pertumbuhan ekonomi diharapkan berjalan beriringan dengan penurunan kemiskinan dan pengangguran, sehingga peningkatan indikator makro juga dapat dirasakan melalui perbaikan kesejahteraan masyarakat.
