ANTERONESIA.ID|GORONTALO UTARA– Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Ridwan Riko Arbie, melontarkan kritik tajam terhadap kehadiran seluruh guru SDN 8 Sumalata dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar DPRD, Senin (3/8). Ia menilai tindakan tersebut mengabaikan hak belajar siswa karena proses belajar mengajar di sekolah terpaksa dihentikan.
Kritik itu disampaikan Ridwan saat rapat yang merupakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terkait dugaan pungutan liar dan kekerasan terhadap anak di SDN 8 Sumalata. Meskipun forum tersebut dinilai telah menghasilkan solusi bagi kedua belah pihak, perhatian Ridwan justru tertuju pada fakta bahwa para guru lebih memilih menghadiri rapat ketimbang mengajar.
“Saya justru lebih geram melihat semua guru-guru datang menghadiri RDPU, sementara siswa dipulangkan dari sekolah. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak boleh dikorbankan hanya karena memenuhi undangan rapat,” tegas Ridwan.
Ia menegaskan bahwa para pendidik seharusnya tetap mengutamakan tanggung jawab utama mereka di ruang kelas. Kehadiran dalam forum resmi, menurutnya, tidak boleh dengan cara mengorbankan proses belajar mengajar.
Ridwan meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara untuk segera mengevaluasi mekanisme pemanggilan dan kehadiran tenaga pendidik dalam kegiatan di luar sekolah. Ia mengingatkan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Jangan sampai ada lagi guru meninggalkan tugas mengajar sehingga anak-anak kehilangan waktu belajar. Ini menjadi perhatian serius karena yang dirugikan adalah peserta didik,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD itu menegaskan bahwa pendidikan merupakan pelayanan dasar yang harus tetap berjalan dalam kondisi apa pun. Ia berharap setiap agenda yang melibatkan guru dapat diatur tanpa mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah.
“Ke depan, Dinas Pendidikan harus memastikan setiap kebijakan atau undangan kepada guru tidak berdampak pada terhentinya proses pendidikan. Kepentingan anak didik harus menjadi prioritas utama,” pungkas Ridwan.
