ANTERONESIA.ID|GORONTALO UTARA— Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tetap optimistis meningkatkan prestasi dalam percepatan penurunan stunting. Meski hasil penilaian kinerja tahun 2026 menempatkan Gorontalo Utara pada peringkat keenam dari enam kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, pemerintah daerah memastikan hasil tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja ke depan.
Sekretaris Bappeda sekaligus anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Gorontalo Utara, Roni Damiti. Ia menegaskan, pemerintah daerah menghormati hasil evaluasi serta pemberitaan sebelumnya. Menurutnya, perhatian insan pers menjadi bagian penting dalam mengingatkan pemerintah agar terus meningkatkan kinerja.
“Kami menghormati seluruh pemberitaan dan sangat berterima kasih kepada insan pers yang terus mengingatkan kami agar tetap semangat bekerja,” ungkap Roni kepada awak media setelah rapat evaluasi penanganan stunting bersamaan Bupati Gorontalo Utara. (16/11/2026).
Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.5/8859/SJ tertanggal 10 November 2026, Gorontalo Utara memperoleh nilai 81,36 dengan kategori kinerja baik. Namun, nilai tersebut turun 6,26 poin dibandingkan tahun 2025. Saat itu, Gorontalo Utara meraih nilai 87,62 dan menempati peringkat kedua tingkat Provinsi Gorontalo.
Pemerintah daerah tidak mengabaikan hasil tersebut. Sebaliknya, TPPS mencermati sejumlah indikator yang dinilai masih memerlukan verifikasi, terutama terkait perbedaan data dalam aplikasi Bangda dengan capaian program di lapangan.
Roni menjelaskan, Gorontalo Utara mencatat sejumlah capaian dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Berdasarkan evaluasi program gizi tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2026, Gorontalo Utara mencatat cakupan tertinggi dalam realisasi pemberian makanan tambahan (PMT) lokal.
Selain itu, hasil evaluasi Kementerian Kesehatan terhadap pemantauan tumbuh kembang balita juga menunjukkan Gorontalo Utara meraih cakupan tertinggi di tingkat Provinsi Gorontalo. Capaian tersebut menjadi salah satu bahan pemerintah daerah dalam mengevaluasi hasil penilaian kinerja, sekaligus memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program, data pelayanan, dan angka yang tercatat dalam sistem pelaporan.
TPPS Temukan Perbedaan Data
Dalam menindaklanjuti hasil penilaian, TPPS Gorontalo Utara melalui Dinas Kesehatan telah mencermati sejumlah indikator layanan kesehatan pada aplikasi Bangda. Salah satunya menyangkut pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil. Sebelumnya, penginputan data hanya mencakup pemberian PMT yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di puskesmas. Padahal, sesuai petunjuk teknis Kementerian Kesehatan, ibu hamil masuk kategori penerima PMT pemulihan apabila memperoleh PMT lokal selama 120 hari berturut-turut.
Selanjutnya, pada indikator pemantauan pertumbuhan balita, data program menunjukkan cakupan sebesar 86,53 persen pada semester pertama. Sementara itu, aplikasi Bangda mencatat angka 31,76 persen. Perbedaan tersebut akan ditindaklanjuti melalui sinkronisasi data antara aplikasi Bangda dan capaian layanan program. Pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan penginputan melalui aplikasi SIGI Jikesga.
Indikator pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi ibu hamil juga memerlukan pencermatan, terutama terkait kesesuaian sasaran proyeksi dengan sasaran riil. Sementara itu, data pelayanan antenatal care (ANC) terus diperbarui mengikuti perkembangan kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan.
Roni menjelaskan, penilaian kinerja percepatan penurunan stunting daerah mencakup tiga komponen utama. Pertama, pelaksanaan aksi konvergensi kabupaten/kota dengan bobot 30 persen. Kedua, capaian layanan intervensi spesifik dan sensitif sebesar 50 persen. Ketiga, kinerja konvergensi desa dengan bobot 20 persen. Ketiga komponen tersebut menjadi instrumen untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan stunting.
Karena itu, TPPS bukan bertujuan mengabaikan hasil penilaian Kemendagri. Pemerintah daerah justru ingin memberikan penjelasan mengenai indikator yang masih memerlukan pencermatan sekaligus menyiapkan langkah perbaikan.
Pemkab Gorontalo Utara memastikan akan melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data sesuai ketentuan. Setiap perubahan juga harus didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain pembenahan data, pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya bagi ibu hamil, bayi, dan balita.
Roni menegaskan, hasil penilaian tahun 2026 harus menjadi dorongan bagi seluruh pihak untuk bekerja lebih baik. Pemerintah daerah juga akan menjadikan capaian program di lapangan sebagai bahan penguatan evaluasi dan perbaikan pelaporan.
Dengan langkah tersebut, Pemkab Gorontalo Utara optimistis dapat meningkatkan kinerja sekaligus memperbaiki prestasi dalam penilaian percepatan penurunan stunting pada periode berikutnya.











