Mengenal Fahmid Djakisa, Cakades Molantadu dengan Segudang Pengalaman Organisasi

ANTERONESIA.ID|GORONTALO UTARA— Menjelang Pesta demokrasi pemilihan kepala desa. Salah satu tokoh pemuda Desa Molantadu, Fahmid Djakisa siap bertarung di Pilkades Molantadu. Dengan mengusung semangat perubahan dan pembangunan, ia siap membawa Desa Molantadu menuju kemandirian.

Pria yang akrab disapa Fahmi ini mengusung tagline yang berfokus pada kesejahteraan warga. “Dari Warga, Oleh Warga, Untuk Desa Mandiri, Ekonomi Berdikari, Warga Sejahtera dan Mengoptimalkan Potensi Lokal,”

Fahmi menegaskan bahwa fokus utama pencalonannya adalah memberdayakan masyarakat dan menggali potensi yang ada di Desa Molantadu. Menurutnya, pembangunan desa harus berangkat dari aspirasi warga dan dikelola secara mandiri untuk menciptakan ekonomi yang kuat.

“Visi ini bukan sekadar slogan. Saya ingin memastikan bahwa pembangunan di Molantadu berjalan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kita akan optimalkan potensi lokal agar ekonomi desa bisa berdiri di atas kaki sendiri,” ujar Fahmi kepada awak media.(16/11/2026).

Rekam Jejak dan Pengalaman Organisasi

Sebagai calon Kepala Desa, Fahmid Djakisa bukanlah sosok yang baru di dunia kemasyarakatan dan kepemudaan. Ia memiliki segudang pengalaman organisasi yang relevan, di antaranya saat ini menjabat sebagai Bendahara Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Gorontalo Utara, serta Wakil Ketua Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan DPD II KNPI Kabupaten Gorontalo Utara. Ia juga dipercaya sebagai Koordinator Bidang Hubungan dan Kemitraan Karang Taruna Kabupaten Gorontalo Utara.

Tidak hanya di ranah organisasi kemasyarakatan, pengalaman Fahmi di bidang kepemiluan juga sudah teruji. Ia tercatat sebagai Mantan Ketua PPK Kecamatan Tomilito. Pengalaman ini menjadi modal berharga baginya untuk memahami secara detail mekanisme dan pelaksanaan pesta demokrasi, khususnya di tingkat desa.

Dengan kombinasi pengalaman organisasi yang mumpuni dan pemahaman terhadap sistem kepemiluan, Fahmid Djakisa tidak perlu diragukan lagi diberikan amanah sebagai jembatan antara aspirasi warga dan kebijakan Desa, Daerah hingga kebijakan pemerintah pusat.

Bagikan:   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *