ANTERONESIA.ID GORONTALO UTARA– Praktisi hukum Tutun Suaib menyoroti buruknya manajemen keuangan di Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut). Menurutnya, kondisi keuangan daerah saat ini sangat tidak tertib dan memerlukan investigasi mendalam. Ia pun menantang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorut untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut tuntas masalah ini.
“Kondisi keuangan Gorut benar-benar amburadul. Mulai dari pengeluaran anggaran yang tidak transparan hingga ketidakmampuan pemerintah daerah memenuhi hak-hak rakyat, seperti gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk ASN, PPPK, Aparat Desa, BPD, dan tenaga honorer,” ujar Tutun Suaib.
Tutun menyoroti penggunaan anggaran yang dinilai tidak proporsional, salah satunya adalah pengeluaran Badan Keuangan Gorut sebesar 1,2 miliar rupiah untuk perjalanan dinas dalam kurun waktu Januari hingga Februari berdasarkan data SIRUP LKPP. Padahal, di saat yang sama, pemerintah daerah kerap beralasan tidak memiliki anggaran untuk memenuhi kewajibannya kepada rakyat.
“Badan Keuangan menghabiskan 1,2 miliar hanya untuk perjalanan dinas dalam dua bulan terakhir. Pertanyaannya, kegiatan apa yang dilakukan? Sementara banyak OPD lain yang tidak melakukan perjalanan dinas sama sekali. Ini harus diusut tuntas,” tegasnya.
Ketua YLBHI-G Cab. Gorut itu juga mempertanyakan transparansi pengeluaran anggaran untuk belanja pakaian, seperti Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Adat Daerah, Pakaian Dinas Harian (PDH), dan Pakaian Olahraga, di Badan Keuangan yang menelan anggaran sebesar Rp188 juta pada Februari berdasarkan data SIRUP LKPP.
“dengan kondisi daerah lagi tidak baik-baik saja untuk apa pengeluaran sebesar itu? Siapa yang menerima pakaian-pakaian tersebut? Ini harus dijelaskan secara jelas kepada publik,” ujarnya.
Melihat kondisi ini, Tutun menantang DPRD Gorut untuk segera membentuk Pansus guna menginvestigasi tata kelola keuangan daerah.
“DPRD sebagai wakil rakyat harus mengambil langkah tegas. Bentuk Pansus untuk mengusut tuntas masalah keuangan Gorut. Jangan diam saja melihat kondisi ini. Rakyat butuh transparansi,” tegasnya.
Ia juga mendesak Pj. Bupati dan Sekda untuk bertanggung jawab atas kondisi keuangan yang dinilai tidak sehat.
“Saya menyarankan kepada Ibu Pj. Bupati dan Sekda untuk mundur jika tidak mampu memperbaiki keadaan. Gorut butuh pemimpin yang bisa membawa perubahan, bukan memperburuk keadaan,” ujar Tutun
Dugaannya, kondisi keuangan Gorut yang amburadul tidak lepas dari kebijakan Pj. Bupati, Sekda, dan Kepala Badan Keuangan yang dinilai tidak profesional.
“Mereka seperti tiga naga yang menguasai Gorut. Di tengah upaya efisiensi anggaran, mereka membiarkan pengeluaran yang tidak jelas seperti ini terjadi. Ini sangat merugikan rakyat,” tandasnya.
