ANTERONESIA.ID, GORONTALO UTARA – Polemik perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Gorontalo Utara (Gorut) semakin memanas. Dugaan adanya intervensi dari pemerintah daerah kini menjadi sorotan serius DPRD.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Gorut, Hendra Nurdin, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam menghadapi keresahan publik.
Menurutnya, hiruk pikuk di media sosial dan ramainya perdebatan di berbagai ruang diskusi menunjukkan ada masalah besar dalam proses rekrutmen ini.
“Supaya kami tidak buta informasi, kami membuka ruang aduan dari masyarakat. Silakan sampaikan, agar jelas apa problem sebenarnya,” tegas Hendra kepada beberapa awak media pada Selasa (16/9)
Ia menambahkan, Komisi I siap mengawal penuh proses ini. DPRD akan mendukung langkah Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) apabila sesuai aturan. Namun jika terbukti ada penyimpangan, DPRD memastikan akan mengambil sikap keras.
“Kalau di akhir pembahasan kami menemukan fakta yang fatal, jangan harap DPRD akan tinggal diam. Kami siap bersikap tegas,”tandasnya.
