ANTERONESIA.ID, GORONTALO UTARA – Aktivis AMMPD Cabang Gorontalo Utara bidang lingkungan, Indra Rohandi Parinding, S.Farm, menyoroti kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gorontalo Utara saat meninjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Molantadu. Ia menilai kunjungan tersebut tidak disertai dengan dokumen Detail Engineering Design (DED) dan Masterplan awal pembangunan TPA, yang seharusnya menjadi acuan dalam rencana perbaikan atau rehabilitasi ke depan.
Menurut Indra, DLH seharusnya secara terbuka membawa dan menunjukkan dokumen DED serta Masterplan TPA Molantadu. Kedua dokumen itu penting sebagai prasyarat administrasi dalam melakukan perbaikan maupun rehabilitasi TPA yang saat ini banyak dikeluhkan masyarakat Kecamatan Tomilito. Tanpa dokumen tersebut, lanjutnya, sulit bagi pemerintah daerah untuk mengajukan anggaran perbaikan yang tepat sasaran.
“Kadis DLH harus menjawab persoalan ini. Di mana dokumen DED dan Masterplan awal TPA Molantadu? Apakah beliau mengetahui keberadaannya atau justru menutup-nutupinya? Ini sangat penting sebagai rujukan administrasi, sekaligus mendukung data pembangunan dan perbaikan TPA yang berada di Kecamatan Tomilito,” tegas Indra. Rabu (17/09/2025)
Ia menambahkan, keberadaan DED dan Masterplan seharusnya menjadi aset yang dilengkapi dengan dokumen lingkungan serta kontrak kerja. “Kalau dokumen lingkungan ada dan kontrak kerja juga ada, maka dokumen DED dan Masterplan seharusnya juga ada. Hal ini harus dimunculkan agar jelas dasar acuan pembangunan TPA tersebut,” katanya.
Indra berharap, Kadis DLH Gorut dapat memperlihatkan dokumen DED dan Masterplan awal TPA dalam setiap peninjauan di lapangan. Menurutnya, hal itu penting agar penjelasan berbasis data lebih akurat, asesmen lebih jelas, serta kekhawatiran publik soal keberadaan dokumen tersebut bisa terjawab. “Jangan sampai dugaan bahwa DED dan Masterplan tidak ada di DLH benar adanya. Kadis wajib menjelaskannya secara terbuka,” tandasnya.
