ANTERONESIA.ID | GORONTALO UTARA— Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD) Gorontalo Utara menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana alam banjir yang melanda Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara.
Indra Rohandi Parinding, S.Farm, aktivis yang ahli di bidang lingkungan, menilai bahwa bencana tersebut menjadi pertanyaan serius mengenai peran dan koordinasi beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, mitigasi risiko bencana dan lingkungan dinilai belum berjalan secara berkualitas.
“sigap Bupati sangat cekatan turun langsung bersama warga yang terdampak akibat bencana banjir bahkan memberikan sikap patriotik, hal ini seharusnya bisa dijiwai oleh beberapa kepala OPD untuk bisa berorientasi terhadap perannya dalam menalarkan langkah-langkah perspektif kedaruratan aspek bencana, karena berkenaan dengan taraf hidup kemanusiaan yang harus benar-benar dikaji oleh beberapa OPD terkait,” ujar Indra. (28/5).
Indra juga menyoroti dugaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dikhawatirkan belum mampu merevisi dokumen bencana. Alasan keterbatasan anggaran dinilai tidak bisa dibenarkan karena yang menjadi asas utama adalah aspek kemanusiaan dan mitigasi bencana.
“Dalam hal ini diduga kinerja BPBD dalam merevisi dokumen bencana dikhawatirkan belum terwujud dengan alasan anggaran, padahal asasnya adalah kemanusiaan dan mitigasi bencana pada jalur means area. Secara pendataan, mitigasi lingkungan pun harus lebih intens pada objek-objek skala wilayah yang mungkin biasa menjadi daerah rawan bencana sehingga benar-benar produktivitas bidang OPD terkait mampu melakukan pemetaan dan pengantisipasian kerawanan sebab akibat dari dampak bencana banjir,” tegasnya.
Lebih lanjut, Indra berharap OPD tertentu mampu menjadi corong kreativitas dan inovasi, bukan berpangku tangan dengan alasan tidak adanya anggaran. Koordinasi rutin dengan berbagai instansi seperti balai sungai, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pertanian, PUPR, kesehatan, dan Bappeda harus lebih intens dalam menyikapi resonansi bencana, baik yang akan melanda maupun yang sudah terjadi.
Indra mendorong peningkatan mutu OPD terkait agar mampu bekerja dengan kinerja yang ulet, terampil, serta inovatif sehingga sistem mitigasi bencana dapat benar-benar dicegah lebih dini.
“Bukannya nanti menunggu bencana bernilai akting di mata pimpinan, dan bukalah Bupati kembali yang mengerjakan sistem teknis OPD. Ini bisa menjadi bahan evaluasi agar meningkatkan nilai dan mutu sumber daya manusia setiap pejabat OPD teknis,” tandasnya.
