ANTERONESIA.ID GORUT – Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Gorontalo Utara disorot karena dinilai tidak serius menindaklanjuti persoalan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal ini mencuat setelah tidak adanya satu pun perwakilan dari BKPP yang turut serta dalam kunjungan kerja Komisi I DPRD Gorut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB.
“Harusnya pihak BKPP proaktif dalam menyikapi persoalan ini,” tegas Sekretaris Komisi I DPRD Gorut, Hendra Nurdin, saat dihubungi via telepon, Kamis (16/1).
Hendra mengungkapkan bahwa Komisi I telah melakukan konsultasi langsung ke BKN terkait dinamika dan regulasi rekrutmen PPPK. Namun sayangnya, BKPP sebagai instansi teknis yang seharusnya ikut mendampingi, justru absen.
Padahal, lanjut Hendra, pihak DPRD telah menyampaikan pemberitahuan resmi kepada instansi terkait mengenai agenda kunjungan kerja tersebut.
“Yang paling penting, dari konsultasi ini kami memperoleh sejumlah informasi penting terkait regulasi yang berlaku. Hasilnya akan kami sampaikan ke publik. Selanjutnya, Jumat (17/1), kami akan melanjutkan konsultasi dengan Kementerian PAN-RB,” tandasnya.
Ketidakhadiran BKPP dalam forum strategis ini memunculkan pertanyaan publik soal keseriusan lembaga tersebut dalam menyelesaikan polemik rekrutmen PPPK yang belakangan menjadi sorotan.
