Anteronesia.id Gorontalo – Sengkarut dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan anggaran di DPRD Provinsi Gorontalo semakin rumit setelah terungkap adanya upaya penghambatan pembentukan panitia khusus (pansus) pertambangan emas.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, alasan ketiadaan anggaran untuk pembentukan pansus ternyata disampaikan oleh Erwin Ismail, salah satu ketua Fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo.
Salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang meminta namanya dirahasiakan mengungkapkan bahwa pernyataan tersebut disampaikan Erwin Ismail dalam rapat pimpinan fraksi pada Senin (10/3/2025).
“Pada rapat pimpinan fraksi, Erwin Ismail secara tegas menyatakan bahwa rencana pembentukan pansus tidak dapat dilaksanakan karena DPRD Provinsi tidak memiliki anggaran yang cukup,” ungkap sumber tersebut.
Pernyataan ini menimbulkan tanda tanya besar mengingat DPRD Provinsi Gorontalo memiliki alokasi anggaran sebesar Rp93 miliar dalam APBD tahun ini, sebagaimana dilaporkan sebelumnya.
“Sulit dipahami mengapa alasan anggaran menjadi dalih untuk menghambat pembentukan pansus, padahal anggaran DPRD sangat memadai,” tambah sumber tersebut.
Menanggapi situasi ini, terinformasi Aktivis dan Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM Nusantara) Provinsi Gorontalo mengambil langkah tidak biasa. Organisasi mahasiswa tersebut berencana mengumpulkan koin dari mahasiswa dan masyarakat umum untuk membiayai pansus pertambangan emas.
“Jika alasan penghambatan pansus adalah ketiadaan anggaran, maka kami mahasiswa dan masyarakat Gorontalo siap mengumpulkan koin untuk mendanai pansus tersebut,” tegas salah satu Aktivis anti Korupsi Provinsi Gorontalo.
Gerakan pengumpulan koin ini merupakan bentuk protes sekaligus dukungan terhadap transparansi dan akuntabilitas tata kelola pertambangan emas di Gorontalo dan persoalan kepala sawit.
Sementara itu, upaya pembentukan pansus kepala sawit dan pertambangan emas dipandang sangat strategis, tidak hanya untuk menyelidiki masalah lingkungan dan sosial terkait pertambangan, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat penyelidikan dugaan gratifikasi yang kini tengah ditangani Badan Kehormatan DPRD.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Anteronesia.id sudah beberapa kali mencoba menghubungi Erwin Ismail via nomor WhatsApp 08217717#### namun belum memberikan tanggapan terkait informasi yang berkembang.
“Penolakan pembentukan pansus dengan alasan anggaran menimbulkan kecurigaan adanya kepentingan tertentu yang ingin dilindungi,” ujar salah satu aktivis anti-korupsi Gorontalo.
Kasus ini semakin menarik perhatian publik Gorontalo, terutama setelah rencana aksi pengumpulan koin oleh sejumlah Aktivis dan BEM Nusantara yang menyoroti keganjilan dalam proses pembentukan pansus di lembaga legislatif daerah tersebut.
