ANTERONESIA.ID, GORONTALO UTARA – Aktivis Aktivis dan Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD), Indra Rohandi Parinding, mendesak Pemerintah Daerah Gorontalo Utara untuk lebih tegas dalam melakukan efisiensi anggaran, khususnya dengan menghentikan berbagai honorarium tambahan bagi aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, efisiensi belanja daerah harus menjadi prioritas agar anggaran benar-benar terarah pada kebutuhan masyarakat.
Indra menilai, sejumlah pos anggaran seperti honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), satgas inflasi, satgas stunting, satgas penanggulangan bencana, hingga biaya jamuan tamu tidak seharusnya terus dipertahankan di tengah masa transisi dan keterbatasan fiskal. “Dasar pengabdian ASN itu sudah ada pada gaji dan TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai). Jadi, tidak ada alasan menjadikan honor tambahan sebagai beban anggaran daerah,” tegasnya. Senin, (29/09/2025)
Ia bahkan menyebut bahwa praktik pemberian honor-honor tambahan tersebut adalah bentuk pemborosan anggaran yang justru melemahkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang sehat. “Kalau semua kerja ASN dihitung dengan honor tambahan, lalu apa gunanya gaji dan TPP? Ini jelas pemborosan yang harus segera dihentikan,” kritik Indra dengan nada keras.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tugas utama ASN adalah melayani masyarakat sesuai sumpah jabatan, bukan bekerja dengan iming-iming honor tambahan. Karena itu, perlu ada peninjauan serius terhadap belanja non-prioritas agar keuangan daerah lebih sehat dan bisa difokuskan pada program pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat.
“Kalau efisiensi dilakukan dengan menekan honor-honor tambahan, otomatis belanja daerah akan lebih bersih, terarah, dan tidak terbebani pembengkakan. ASN harus sadar bahwa pengabdian adalah kewajiban, bukan sekadar menunggu tambahan honorarium,” tambahnya.
Aktivis AMMPD itu pun mendesak pemerintah daerah segera melakukan asesmen mendalam terhadap pos-pos belanja yang berpotensi memboroskan anggaran. Menurutnya, langkah ini penting agar penuntasan program pembangunan dan pelayanan publik di Gorontalo Utara dapat berjalan optimal tanpa harus mengorbankan keberlanjutan fiskal.
