ANTERONESIA.ID|GORONTALO UTARA– Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2027 dimanfaatkan DPRD untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan tenaga kerja daerah. Salah satu usulan mengemuka datang dari Anggota DPRD Gorontalo Utara Fraksi Hanura–PKS, Windra Lagarusu.
Windra meminta pemerintah daerah memberi perhatian serius terhadap peningkatan honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu dan tenaga outsourcing. Usulan tersebut disampaikan saat pembahasan KUA-PPAS 2027 bersama pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah.
Menurutnya, kesejahteraan P3K paruh waktu dan tenaga outsourcing harus menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan anggaran tahun depan. Ia menilai besaran honor yang diterima sebagian P3K paruh waktu saat ini masih jauh dari layak.
Bahkan, masih ada yang menerima honor sekitar Rp300.000, sementara beban kerja dan tanggung jawab yang mereka jalankan tidak berbeda dengan pegawai lainnya.
“Ini menjadi perhatian kami dalam pembahasan PPAS. Honor yang diterima harus disesuaikan dengan beban kerja mereka. Tidak wajar jika masih ada yang menerima sekitar Rp300.000, padahal mereka tetap menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Windra.
Selain memperjuangkan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, Windra juga menyoroti pentingnya penyusunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realistis. Ia berharap pemerintah daerah menjadikan realisasi PAD tahun-tahun sebelumnya sebagai dasar dalam menyusun target pendapatan, sehingga anggaran yang direncanakan lebih terukur dan mudah direalisasikan.
Menurutnya, target PAD yang disusun berdasarkan kemampuan riil daerah akan memperkuat postur APBD sekaligus memberi ruang bagi pemerintah untuk memenuhi berbagai kebutuhan prioritas, termasuk peningkatan honor P3K paruh waktu dan tenaga outsourcing.
Windra menjelaskan bahwa DPRD akan terus mengawal pembahasan KUA-PPAS 2027 agar kebijakan anggaran tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan sumber daya manusia yang menjadi ujung tombak pelayanan publik.
Ia berharap hasil pembahasan anggaran nantinya mampu menghasilkan kebijakan yang berkeadilan, meningkatkan motivasi aparatur dalam bekerja, serta memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara.
