ANTERONESIA.ID|GORONTALO UTARA– Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Windra Lagarusu, mengingatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara agar segera menuntaskan sejumlah pekerjaan fisik yang dibiayai melalui APBD induk tahun anggaran 2026. Peringatan tersebut disampaikan mengingat tahun anggaran 2026 semakin mendekati akhir, sementara progres sejumlah pekerjaan fisik tersebut masih minim.
Windra meminta dinas terkait segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan agar seluruh kegiatan yang telah dianggarkan dapat diselesaikan sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.
“Ini sudah mendekati akhir tahun anggaran, tetapi progres sejumlah pekerjaan fisik masih kecil. Saya mengingatkan Dinas Pendidikan agar segera mengambil langkah percepatan, sehingga pekerjaan yang sudah dianggarkan melalui APBD 2026 tidak terbengkalai,” tegas Windra.
Adapun enam kegiatan yang menjadi perhatian tersebut meliputi pembangunan ruang kelas baru (RKB) SDIT GIS, rehabilitasi SDN 1 Tolinggula, rehabilitasi SMP Negeri 4 Monano, rehabilitasi SMP Negeri 4 Atinggola, pembangunan pagar SMP Negeri 1 Anggrek, serta pembebasan lahan SDN 6 Biau.
Menurut Windra, seluruh pekerjaan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan, terutama dalam memastikan perkembangan pelaksanaan, mengidentifikasi kendala, dan menentukan langkah penyelesaian di tengah terbatasnya waktu tahun anggaran.
Ia menilai, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan fisik perlu segera ditangani agar kegiatan yang telah direncanakan dan memperoleh alokasi anggaran daerah dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.
Selain mengejar penyelesaian pekerjaan, Windra juga mengingatkan agar percepatan tetap memperhatikan kualitas hasil pembangunan, spesifikasi teknis, serta ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pekerjaan tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga sesuai dengan perencanaan.
“Jangan sampai anggarannya sudah dialokasikan, tetapi pekerjaan fisiknya belum tuntas ketika tahun anggaran berakhir. Dinas Pendidikan harus segera bergerak, mengevaluasi kendala di lapangan, dan memastikan seluruh pekerjaan ditangani secara serius sesuai ketentuan,” tutup Windra.
