Oleh: Saiful Karim
Warga Gorontalo Utara, Pemerhati Masalah Kepelabuhanan.
ANTERONESIA.ID|OPINI- Akhir-akhir ini lagi ramainya pemberitaan di berbagai media online yang disuarakan oleh organisasi terkait polemik BUP PT. Anggrek Gorontalo Internasional Terminal (AGIT) dan Kapal KM. Meratus, yang menyitir kegeraman atas sikap PT. AGIT yang dituding menelantarkan kapal peti kemas KM. Meratus sehingga tidak dapat melakukan proses sandar untuk bongkar/muat barang di Pelabuhan Anggrek,
Sebagai warga masyarakat Gorontalo Utara yang telah lama beraktivitas dan concern terhadap masalah kepelabuhanan di Pelabuhan Anggrek jangan melihat persoalan hanya dari satu sudut pandang.
Kita perlu jernih melihat permasalahan yang ada serta arif dan bijak dalam menilai konteksnya, kaitannya dengan keberadaan KM. Meratus yang disinyalir tidak dapat melakukan proses penyandaran kapal guna keperluan bongkar/muat peti kemas di Pelabuhan Anggrek. Hal ini saya sampaikan dalam rangka menciptakan stabilitas daerah agar kondusif bagi investasi mega proyek yang diemban oleh PT. AGIT.
Perlu diketahui bahwa BUP PT. AGIT adalah pemegang konsesi pengelolaan Pelabuhan Anggrek selama 30 tahun dengan nilai investasi kurang lebih Rp1,5 triliun melalui pola Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Saat ini, BUP PT. AGIT telah merealisasikan komitmen investasi tahap pertamanya dengan melakukan pembangunan dermaga baru senilai kurang lebih Rp250 miliar, dan selanjutnya sedang merencanakan pengadaan peralatan modern untuk menunjang bongkar muat barang di Pelabuhan Anggrek dengan nilai investasi ratusan miliar rupiah.
Sejak tahun 2022, Otoritas Pelabuhan Kelas II Anggrek telah memberlakukan sistem Indonesian Port Net (Inaportnet). Sistem ini mengintegrasikan pelayanan kapal dan barang dalam satu sistem, di mana KSOP, Karantina, Kesehatan Pelabuhan, Imigrasi, BUP, Pelayaran (keagenan kapal), PBM, dan JPT terintegrasi di dalamnya.
Dalam sistem ini, ketika sebuah kapal akan melakukan sandar untuk bongkar muat barang di pelabuhan yang dituju, pihak keagenan kapal terlebih dahulu mengajukan clearance in melalui Inaportnet. Clearance tersebut meliputi semua aspek persyaratan teknis maupun administrasi. Jika semua persyaratan terpenuhi, pihak otoritas memberikan izin kapal untuk sandar. Sebaliknya, jika persyaratan clearance belum terpenuhi, otoritas pelabuhan menolak memberikan pelayanan penyandaran kapal yang bersangkutan.
Terkait polemik saat ini, saya melihat kasus KM. Meratus yang tidak dapat melakukan proses sandar di Pelabuhan Kelas II Anggrek, hal itu lebih dikarenakan adanya persyaratan administrasi dan/atau teknis (persyaratan clearance in) yang belum terpenuhi sebagaimana SOP yang berlaku dalam sistem Inaportnet.
Dengan demikian menurut pandangan saya, BUP PT. AGIT tidak menolak sandar atau menelantarkan KM. Meratus sebagaimana yang ramainya pemberitaan, karena kewenangan penyandaran kapal di Pelabuhan Anggrek bukanlah kewenangan BUP PT. AGIT.
Hal-hal yang saya ungkapkan di atas adalah berdasarkan pengetahuan serta pengalaman pribadi saya selama lama beraktivitas di Pelabuhan Anggrek.
