ANTERONESIA.ID|GORONTALO UTARA– Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil V Gorontalo Utara, Gustam Ismail, menggelar agenda Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2026–2027 di Desa Botungobungo, Kecamatan Kwandang, Jumat (6/11/2026). Dalam agenda tersebut, Gustam didampingi Anggota DPRD Gorontalo Utara Fraksi PKS, Fitri Yusuf Husain, dan turut dihadiri Kepala Desa Botungobungo, Arpan Usman.
Dalam kesempatan tersebut, masyarakat memanfaatkan forum reses untuk menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari hibah pembangunan masjid, bantuan pertanian, peternakan, UMKM, pendidikan, beasiswa, hingga masalah lapangan pekerjaan.
Tokoh masyarakat mengusulkan dukungan dana hibah untuk masjid. Sementara pada sektor perikanan, warga mengharapkan bantuan pengembangan usaha tambak, khususnya pengadaan bibit dan pakan.
Persoalan ketersediaan pupuk juga tidak lepas dari perhatian masyarakat yang bergerak di sektor pertanian. Selain bantuan bibit, warga mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk untuk menunjang kegiatan usaha tani. Sementara sektor lapangan kerja masyarakat menyinggung banyaknya anak-anak Gorontalo Utara yang memiliki pendidikan setara S1 namun lapangan pekerjaan minum di daerah.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gustam Ismail menjelaskan terdapat sejumlah program pemerintah provinsi yang dapat diperjuangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di antaranya bantuan alat dan sarana pertanian seperti hand sprayer, pemangkas rumput, hand tractor, serta pompa air.
Di sektor kelautan dan perikanan, terdapat pula program bantuan mesin tempel bagi nelayan. Sementara di bidang keagamaan tersedia peluang bantuan hibah untuk yayasan dan masjid, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Gorontalo itu mengatakan, penyaluran dan perjuangan program tersebut perlu memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui instansi yang tepat.
“Kami selalu berkomunikasi dan berjuang bersama dengan DPRD kabupaten, karena ada aspirasi yang menjadi kewenangan provinsi dan ada juga yang menjadi kewenangan kabupaten,” jelas Gustam.
Gustam menegaskan bahwa aspirasi yang dihimpun dalam reses kali ini bukan untuk program tahun anggaran 2027. Sebab, pembahasan APBD Provinsi Gorontalo 2027 telah selesai dan tinggal menunggu agenda paripurna pada 17 November 2026.
“Reses hari ini bukan untuk program 2027, karena APBD Provinsi 2027 sudah selesai dibahas. Aspirasi yang kita tampung hari ini akan dimasukkan dalam RKPD awal 2027 untuk perencanaan anggaran 2028,” ungkapnya.
Menurutnya, seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam kegiatan reses akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada awal 2027 untuk perencanaan anggaran tahun 2028.
Gustam juga mengungkapkan bahwa ruang fiskal Pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini mengalami keterbatasan. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan alokasi anggaran aspirasi anggota DPRD. Ia menyebut, alokasi yang sebelumnya berkisar Rp2 miliar bagi anggota biasa, Rp3 miliar bagi anggota Badan Anggaran, dan Rp4 miliar bagi pimpinan, kini turun menjadi sekitar Rp500 juta, Rp650 juta, dan Rp800 juta.
Meski demikian, Gustam menegaskan tetap berupaya memperjuangkan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Gorontalo Utara.
“Saya tidak melihat berapa banyak suara yang saya peroleh di suatu desa. Karena sudah menjadi wakil rakyat Gorontalo Utara, saya memiliki kewajiban memperjuangkan aspirasi masyarakat di seluruh wilayah,” tegasnya
Dikesempatan yang sama, Anggota DPRD Gorontalo Utara, Fitri Yusuf Husain menanggapi persoalan lapangan kerja, ia menjelaskannya angin segar untuk masyarakat, Bahwa dengan program Hilirisasi peternakan di Gorontalo Utara akan dibangun pabrik pakan ternak ayam.
“Saya sudah berdiskusi dengan pihak kementerian dan pihak ketiga bahwa Program hilirisasi ini akan menyerap tenaga. Sebagai anggota DPRD tentunya kami akan mengawal ini dan memastikan tenaga kerja harus lebih banyak orang lokal. Kami tnggal menunggu dari perusahaan bahwa apa syarat yang diperlukan untuk tenaga kerja. Masalah pengangguran di Gorontalo Utara pelan-pelan kami atasi bersama pemerintah daerah.” Jelas Fitri.
