Anteronesia.id, Gorontalo Utara– Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) menyoroti masalah krusial dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu lemahnya inisiatif perangkat daerah dalam “menjemput” program pusat.
Persoalan ini mengemuka dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) RPJMD di Kantor DPRD Gorontalo Utara, Senin (24/11/2025).
Fitri Husain Yusuf, Anggota DPRD Gorut dari Fraksi Hanura-PKS, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak bisa hanya duduk menunggu. Ia mencontohkan program–program yang disediakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya di bidang perumahan. Fitri mempertanyakan apakah Dinas Perumahan dan Permukiman telah aktif mengajukan dan menjemput peluang tersebut.
“Kita harus jemput, tidak bisa kita hanya menunggu, tidak bisa kita hanya duduk manis di kantor,” tegas Fitri
Dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM), Fitri menyebut banyak pelatihan yang disiapkan Kementerian Ketenagakerjaan. Informasi mengenai program tersebut, katanya, telah ia peroleh dalam Bimtek Nasional Partai PKS belum lama ini.
Namun, lanjutnya, inisiatif untuk “menjemput bola” seringkali terbentur pada persoalan teknis internal.
“Kalau tidak ada konektivitas, mungkin OPD-OPD juga bisa menjawab, kita sudah punya programnya, kita sudah jemput bola, tapi untuk perjalanan dinas saja kita tidak ada. Betul tidak?” ujarnya.
Justru Fitri menyoroti yang punya anggaran perjalanan dinas hanya Keuangan.
“Harusnya ini keuangan jaga benteng, bukan melakukan perdis, mau apa disana,? Sementara yang OPD punya potensi untuk jemput program mahal di Nolkan untuk anggran perdis.” Tandasnya
