AnteroNesia.id, Gorut – Pemerintahan CERIA ternyata banyak menyisakan kisah sedih, tidak seindah kenyataan dan hanya sebatas angan atau khayalan.
Mulai dampak peningkatan pengangguran yang melonjak signifikan dengan dirumahkannya para honor daerah yang jumlahnya menyentuh angka ribuan. Belum lagi pemerintahan daerah yang harus bergelut dengan persoalan anggaran yang sampai hari ini masih terasa dampaknya.
Termasuk juga pariwisata yang pada pembahasan anggaran 2025, terungkap bahwa PAD yang dihasilkan dari sektor pariwisata sampai dengan bulan Agustus 2024, baru menghasilkan Rp. 6 Juta. Angka itu sangat jauh dari target yang dipatok, yakni Rp. 185 Juta.
Padahal, menurut Aleg PDI P DPRD Gorut, Aryati Polapa, PAD merupakan penunjang kemandirian fiskal sebagai modal dalam membangun daerah.
“Pariwisata apa ini tidak ada pendapatan, hanya membuat malu ini,” tegas Aryati Polapa, saat pembahasan KUA-PPAS beberapa waktu lalu.
Padahal, jika menengok jauh kebelakang saat pemerintahan CERIA yang dilanjutkan oleh Bupati Thariq Modanggu, diketahui bahwa promosi wisata yang dilakukan sangat luar biasa.
Hanya saja hal tersebut tidak dibarengi oleh pembangunan infrastruktur pendukung atau sarana prasarana lainnya.
Hal tersebut diaminkan oleh Kadis Pariwisata, Robi Daud yang ditemui usai pembahasan untuk diminta klarifikasinya soal PAD yang minim tersebut.
Robin menegaskan bahwa dirinya tidak dapat berbuat apa-apa, karena hal ini berkaitan dengan anggaran.
“Mau cek lokasi saja kita tidak ada anggarannya, dan beberapa fasilitas yang telah dibangun tersebut ada yang mulai rusak,” tegasnya.
Robin berharap ada pembangunan dari OPD lain untuk menopang perkembangan pariwisata Gorut.
Hal lainnya juga dijelaskan oleh Robin bahwa pariwisata Gorut telah terbentuk alamnya. Hanya saja, kata dia, hal yang dapat menarik wisatawan ke Gorut tidak ada.
“Apa yang buat wisatawan tertarik dan menetap beberapa hari di Gorut itu tidak ada, sehingga wisatawan hanya datang stay di hotel atau pergi ke tempat lain,” ujarnya.
Tentunya hal ini sangat disayangkan terjadi di daerah terbungsu di Provinsi Gorontalo yang tengah bertumbuh kembang, namun tersandung dengan persoalan pelik yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya yang harus ada penyelesaiannya dan itu harus ditanggung oleh pemerintahan berikutnya. (Rol)
