GORONTALO UTARA— Fraksi gabungan Hanura–PKS dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) Perubahan tahun 2025, menyampaikan sejumlah sorotan kritis terhadap postur keuangan daerah. (5/08/2025)
Melalui juru bicaranya, Fitri Yusuf Husain, Fraksi Hanura–PKS menegaskan bahwa APBD bukan sekadar deretan angka, melainkan janji kepada rakyat bahwa setiap rupiah harus kembali dalam bentuk pelayanan, kesejahteraan, dan harapan.
“Dan hari ini, kita membicarakan PPAS Perubahan 2025 bukan hanya lembaran dokumen, tapi arah masa depan daerah kita,” ujarnya.
Fraksi Hanura–PKS mengungkapkan keprihatinan terhadap menurunnya pendapatan transfer daerah yang anjlok sebesar Rp91,84 miliar, dari semula Rp746,01 miliar menjadi Rp654,16 miliar. Dari transfer pusat saja, daerah kehilangan Rp95,04 miliar.
“Pertanyaannya, apakah ada strategi nyata menutup lubang ini tanpa mengorbankan sekolah, puskesmas, dan layanan dasar lainnya?” tanya Fitri.
Lebih lanjut, fraksi ini menyoroti rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di semester I tahun 2025 yang baru mencapai 17,55% atau Rp8,48 miliar dari target Rp48,32 miliar. Sementara, realisasi dari pos lain-lain PAD yang sah hanya 3,53%.
“Apa yang menghalangi kita memungut hak daerah kita sendiri?” lanjutnya.
Tak hanya itu, realisasi belanja juga dinilai lambat. Hingga pertengahan tahun, serapan anggaran baru mencapai 42% atau Rp300,78 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp711,35 miliar.
“Apakah kita menunggu detik-detik terakhir untuk bekerja, lalu memaksa semuanya selesai terburu-buru?” sindirnya.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) juga menjadi sorotan. Dari perkiraan sebesar Rp18,93 miliar, hasil audit BPK hanya menunjukkan angka Rp9,89 miliar. Fraksi mempertanyakan akurasi perhitungan yang meleset hampir separuhnya.
“Kenapa kita salah menghitung hampir 50%? Ini harus menjadi evaluasi serius,” tegasnya.
Meskipun kritis, Fraksi Hanura–PKS menyatakan menerima Rancangan KUA–PPAS Perubahan Tahun 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD.
Fraksi Hanura-PKS merekomendasi beberapa hal yang dianggap penting yakni, pengembalian prioritas anggaran kepada sektor pendidikan dan kesehatan, refocusing program-program yang tidak mendesak, pengalihan anggaran ke program yang langsung menyentuh rakyat, pembentukan Satgas PAD yang bekerja cepat dan tegas, audit terhadap lonjakan anggaran Kesbangpol dengan pendekatan value-for-money, perbaikan metodologi proyeksi SiLPA berbasis data riil, serta
penerapan sistem peringatan dini terhadap lambannya serapan anggaran.
“Kami ingin APBD Perubahan yang lebih baik. Yang datanya akurat, serapannya terukur, dan prioritasnya jelas kepada rakyat,” pungkas Fitri Yusuf Husain.
Sikap akhir Fraksi Hanura–PKS terhadap Rancangan KUA–PPAS Perubahan 2025 akan ditentukan setelah seluruh proses pembahasan selesai.
