AnteroNesia.id, Gorontalo Utara-Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Gorontalo Utara mengajukan sejumlah evaluasi mendasar terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Pandangan fraksi ini disampaikan oleh Hj. Rina Polapa, S.I.P., selaku Sekretaris Fraksi, dalam Rapat Paripurna ke-31 DPRD Gorontalo Utara, Senin (20/10/2025).
Fraksi Golkar mengkritisi struktur pendapatan daerah yang dinilai masih bertumpu pada transfer pusat, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya sebesar 6,8 persen.
“Rendahnya porsi PAD ini mencerminkan belum optimalnya upaya penggalian potensi fiskal lokal,” papar Rina Polapa.
Untuk mengatasi hal ini, fraksi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan terobosan dalam meningkatkan PAD. Langkah-langkah yang diusulkan mencakup optimalisasi sistem pajak dan retribusi berbasis digital, penertiban aset daerah, serta menciptakan iklim investasi yang mendukung pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan UMKM.
Pada aspek belanja, Fraksi Golkar mengungkap keprihatinan atas komposisi anggaran. Dari total belanja daerah sebesar Rp694,1 miliar, belanja operasi menempati porsi terbesar yaitu Rp499,5 miliar, dengan belanja pegawai mencapai Rp345,2 miliar.
“Dominasi belanja pegawai yang hampir 50 persen ini mempersempit ruang fiskal untuk program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegas Rina.
Oleh karena itu, fraksi menekankan pentingnya efisiensi belanja rutin dan perluasan alokasi belanja modal untuk infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Penerapan penganggaran berbasis kinerja di setiap OPD juga menjadi prasyarat agar anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara nyata.
Meski memahami penggunaan SILPA untuk menutup defisit, Fraksi Golkar mengingatkan agar kebijakan pembiayaan dilakukan secara prudent dan produktif.
“Penyertaan modal daerah harus fokus pada sektor strategis yang memberikan dampak ekonomi dan sosial secara langsung,” tambah Rina.
Fraksi Golkar juga mendesak agar tema pembangunan tahun 2026, yaitu ‘Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal melalui Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Inovatif,’ diimplementasikan secara konsisten dan merata. Beberapa rekomendasi prioritas meliputi pemerataan pembangunan antarkecamatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas layanan publik, reformasi birokrasi digital, serta perlindungan lingkungan.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, fraksi meminta percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pengawasan yang ketat terhadap program hibah dan bansos agar tepat sasaran.
Meski menyampaikan berbagai catatan kritis, Fraksi Partai Golkar secara resmi menyatakan kesediaan untuk membahas lebih lanjut Rancangan APBD 2026 bersama pemerintah daerah.
“Kami berharap kemitraan yang konstruktif ini dapat memperkuat komitmen kita dalam mewujudkan pemerintahan yang bercahaya bagi masyarakat Gorontalo Utara,” pungkas Rina Polapa.
