ANTERONESIA.ID|GORONTALO UTARA– Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Windra Lagarusu, menyoroti kesiapan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengikuti pembahasan anggaran bersama DPRD. Ia menilai, setiap pimpinan OPD yang hadir seharusnya membawa data dan dokumen pendukung yang lengkap agar pembahasan berjalan efektif dan menghasilkan keputusan tepat.
Hal itu disampaikan Windra dalam Rapat Paripurna DPRD ke-48 yang digelar dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. (14/8).
“Bagaimana kita akan mengetahui dan membahas anggaran ini secara maksimal sementara data saja tidak ada? Ada yang datang dengan tangan kosong, ketika ditanya tidak bisa menjawab,” ujar Windra dengan tegas.
Legislator PKS itu juga meminta adanya keseragaman dalam penyajian data antara pemerintah daerah dan DPRD. Menurutnya, perbedaan data maupun dokumen yang disampaikan dalam pembahasan dapat menyulitkan DPRD, khususnya Badan Anggaran, dalam melakukan pencermatan.
Windra berharap Bupati dan Wakil Bupati dapat memberikan ketegasan agar setiap OPD yang mengikuti pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) benar-benar mempersiapkan data secara lengkap dan disajikan secara transparan.
“Kalau pimpinan OPD tidak bawa data, tidak usah dibahas. Ini menunjukkan keseriusan,” tegasnya.
Tak hanya soal administrasi, Windra juga menyoroti penyusunan pendapatan daerah yang menurutnya harus berangkat dari kondisi realistis dan didukung data yang jelas. Ia mengingatkan agar target pendapatan tidak disusun berdasarkan angka yang sulit direalisasikan, karena hal tersebut dapat berdampak pada pelaksanaan belanja di masing-masing OPD.
“Kita tidak mau ada OPD yang dikorbankan karena belanjanya menempel dalam sumber pendapatan yang tidak jelas. Kalau ada OPD satu yang tidak terealisasi, maka OPD yang lain juga jangan realisasikan,” katanya.
Di akhir penyampaiannya, Windra berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat membangun kesepahaman dalam pembahasan anggaran, khususnya memastikan setiap target pendapatan dan belanja disusun berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, pembahasan anggaran bukan sekadar memenuhi agenda administratif, tetapi menyangkut pengelolaan keuangan daerah yang berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat Gorontalo Utara.
