Oleh: Aidan Pakaya
ANTERONESIA.ID|OPINI- Sorotan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak kunjung reda. Kali ini, perhatian tertuju pada akar masalah di tingkat pengelola: kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekaligus dugaan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) terkesan asal-asalan dalam merekrut ahli gizi.
Di tengah sorotan tajam publik terhadap kualitas SPPG Popalo, mulai dari menu yang diduga tidak sesuai standar Badan Gizi Nasional, muncul tanda tanya besar terhadap proses rekrutmen Ahli Gizi yang dilakukan BGN. Terlepas dari bagaimana mereka direkrut, tugas ahli gizi di SPPG sangat krusial karena menyangkut keamanan dan kualitas makanan. Jika ahli gizi yang direkrut benar-benar berkualitas, publik berhak mempertanyakan: mengapa kasus serupa terus berulang di berbagai daerah?
Program MBG adalah inisiatif strategis pemerintah untuk memberikan makanan dan nutrisi sehat. Namun saya tegaskan: ini bukan cuma soal gizi, melainkan soal nyawa manusia yang ikut terancam jika menu yang disajikan tidak sesuai standar.
Apa yang terjadi di SPPG Popalo menjadi contoh nyata. Bayangkan, anak balita diminta mengonsumsi menu menggunakan bahan cuka zat yang jelas mengancam kesehatan dan keselamatan mereka. Jika ini dibiarkan, program yang seharusnya melindungi justru membahayakan.
Fungsi Ahli Gizi: Instruksi atau Sekadar Saran?
Saya mencermati mengenai tugas dan fungsi ahli gizi di SPPG. Apakah sifatnya instruksional atau hanya memberikan saran dan edukasi?
saya berpendapat, jika tugas ahli gizi hanya memberi saran dan edukasi terhadap menu, maka jangan berharap tujuan MBG akan terwujud. Keberhasilan program dalam hal gizi dan keselamatan penerima manfaat sangat ditentukan oleh sejauh mana ahli gizi memiliki kewenangan instruksional. Gizi dan nyawa penerima manfaat MBG ditentukan oleh ahli gizi. Tanpa kewenangan itu, standar gizi dan keamanan pangan akan terus dilanggar.
Namun, SPPG Popalo bukanlah satu-satunya yang mendapat sorotan tajam. Kasus serupa bermunculan di berbagai wilayah dengan pola persoalan yang kurang lebih sama. Menilik kejadian di Popalo, publik menuntut evaluasi menyeluruh terhadap SDM yang ditempatkan BGN. Jika yang direkrut benar-benar orang berkualitas, seharusnya temuan di lapangan tidak ada. Justru yang terjadi adalah persoalan berulang.
Cerita SPPG Popalo bukan hanya persoalan menu. Ada kerugian negara yang ditimbulkan.
Di mana letak kerugian negara? Menu Asinan Timun (Gohu) dapat dipastikan tidak dikonsumsi oleh balita, sementara setiap menu MBG memiliki nilai rupiah yang dibayar negara. Ketika menu tidak dimakan, di situlah kerugian negara.
Jadi, ada dua hal krusial yang ditimbulkan dari persoalan MBG: ancaman terhadap nyawa penerima manfaat dan kerugian negara.
Di sisi lain, Kepala SPPG memegang peran yang sangat krusial, yaitu sebagai penanggung jawab tunggal penuh atas seluruh operasional dapur MBG. Kepala SPPG menjadi approver utama dalam penggunaan dana bantuan pemerintah (Banper) bersama perwakilan yayasan.
Yang menjadi perhatian: apa yang menjadi sorotan publik saat ini adalah tanggung jawab Kepala SPPG dan Ahli Gizi. Tidak bisa saling lempar tanggung jawab.
Pada akhirnya, jangan sampai Program Makanan Bergizi Gratis ini menjadi ancaman bagi nyawa generasi bangsa dan menjadi lumbung yang menguntungkan segelintir pihak karena di dalamnya ada bisnis yang mengabaikan standar.
Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan evaluasi SDM di seluruh SPPG, termasuk SPPG Popalo. Jangan sampai program yang dibiayai negara ini berakhir dengan petaka. Nyawa penerima manfaat tidak bisa ditawar, dan uang rakyat tidak boleh terbuang percuma.
