ANTERONESIA.ID|GORONTALO UTARA — Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara meningkatkan pengawasan di wilayah perairannya guna menekan praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) dan penangkapan ikan yang merusak ekosistem (destructive fishing). Upaya itu dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor di Ruang Rapat Tinepo, Kantor Bupati Gorontalo Utara, Selasa (17/11/2026).
Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Gorontalo Utara, Suleman Lakoro, dan dipimpin Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, yang juga bertindak sebagai Ketua Satgas. Pertemuan melibatkan unsur Forkopimda, TNI AL, Ditpolairud Polda Gorontalo, Polres Gorontalo Utara, Kejaksaan Negeri, serta jajaran DKP provinsi dan kabupaten.
Dalam rapat tersebut, Satgas memetakan sembilan kawasan perairan yang dinilai rawan praktik illegal fishing dan penggunaan bom ikan. Kawasan itu meliputi perairan Tolinggula Pantai yang berbatasan dengan Buol, Sulawesi Tengah; Tanjung Babi dan Tanjung Kramat di Sumalata; Desa Wubudu dan Napo Kering di Sumalata Timur; Pulau Raja, Pulau Pepaya, dan Pulau Bohu di Monano; serta kawasan belakang Dudepo dan Batu Rata di Anggrek.
Selain itu, pengawasan juga difokuskan pada gugusan Pulau Saronde, Mohinggito, Otilade, dan perairan belakang Desa Otiola di Ponelo Kepulauan; Pulau Bogisa dan Tanjung Karang di Kwandang; Teluk Samia di Tomilito; serta Desa Dumolodo dan Dusun Malagoso di Gentuma Raya.
Aryanto Husain menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dengan menjalankan kewenangan masing-masing. DKP Provinsi Gorontalo akan berkoordinasi dengan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dan Polda Gorontalo untuk mendorong operasi pengawasan rutin di perairan Gorontalo Utara. Satgas juga akan memperkuat peran Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), memutus rantai pasokan bahan baku bom ikan, dan menyusun rencana aksi lintas sektor.
Sementara itu, Suleman Lakoro menegaskan bahwa perlindungan laut merupakan kebutuhan mendesak karena sebagian besar masyarakat Gorontalo Utara menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan. Kabupaten ini memiliki garis pantai sekitar 137 kilometer, dengan seluruh 11 kecamatan memiliki wilayah pesisir dan 78 dari 123 desa berada di kawasan pesisir.
Pemkab Gorontalo Utara di bawah kepemimpinan Bupati Thariq Modanggu juga menjalankan inovasi Gerakan Masyarakat Cinta Laut dan TEMANI LAUT. Melalui TEMANI LAUT, pemerintah mendorong pembuatan kamar-kamar ikan sebagai habitat buatan yang diharapkan membantu pemulihan ekosistem dan menjaga populasi ikan.
Suleman berharap Satgas menjalankan tiga agenda utama: memetakan wilayah rawan, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta menggelar patroli terpadu dan menindak setiap pelanggaran. Ia juga mengajak nelayan, masyarakat pesisir, kelompok pengawas, dan pelaku usaha untuk mengambil bagian dalam perlindungan laut.
Sinergi seluruh pihak dinilai menjadi kunci menjaga kekayaan laut Gorontalo Utara agar sumber daya perikanan tetap terjaga dan memberi manfaat bagi generasi mendatang.










