AnteroNesia.id, GORUT – Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara (Gorut) Roni Imran mengaku siap menanggalkan jabatannya sebagai wakil rakyat tingkat kabupaten, demi maju dalam pemilihan bupati (Pilbup) Gorut 27 November mendatang.
Massa jabatan Roni Imran sendiri sebagai anggota DPRD Gorut, akan berakhir pada akhir September mendatang.
Dimana sesuai aturan, anggota DPR, DPRD harus mundur ketika maju Pilkada, baik yang saat ini menjabat (2019-2024) atau mereka yang terpilih hasil Pileg 14 Februari 2024 lalu (2024-2029).
Ketua DPD NasDem Gorut itu, memberanikan diri maju sebagai Bacalon Bupati, karena melihat kondisi daerah yang sampai saat ini anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tidak dikelola dengan baik serta banyak warga Gorut yang tidak menikmatinya.
“Makanya saya memberanikan diri untuk maju sebagai Bacalon kepala daerah. Walaupun saya harus menanggalkan jabatan sebagai wakil rakyat. Karena segala sesuatu pasti ada perjuangan kita, demi masyarakat Gorontalo Utara,” kata Roni Imran selepas mengembalikan formulir pendaftaran Balon Bupati Gorut di Kantor Sekretariat PDI-Perjuangan Gorut belum lama ini.
Roni mengatakan, dalam membangun Gorut, sangat sederhana. Tidak perlu harus menceritakan potensi, tetapi bagaimana mengelola apa yang sudah ada di daerah ini.
“APBD kita saya kira sudah cukup, tetapi penggunaannya belum tepat. Menurut saya APBD ini, yang wajib menikmati adalah warga Gorut. Namun, dalam pelaksanaannya banyak warga kita belum menikmatinya,” katanya.
Ia mencontohkan, seperti BPJS kesehatan. Dimana, berdasarkan data warga Gorut sudah tercover kurang lebih 98 persen, dari jumlah penduduk 130 ribu. Dan total anggarannya kurang lebih Rp. 50 miliar, yang diakomodir oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
“Rp.50 miliar ini adalah anggaran negara yang masuk di APBD kita, untuk melayani pengobatan masyarakat kita yang sedang sakit,” katanya.
Namun, harapannya masyarakat yang sedang sakit harusnya diobati dan dilayani di rumah sakit di daerah ini, tetapi pada kenyataannya banyak warga Gorut yang sakit dirujuk ke rumah sakit yang ada di daerah tetangga.
“Nah, itu harusnya menjadi potensi pendapatan asli daerah (PAD) kita. Akan tetapi menjadi potensi PAD rumah sakit lain yang ada di daerah tetangga kita,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal itu, kata Roni, pihaknya, tentu harus menyiapkan sarana dan prasarana. Agar rumah sakit daerah ini bisa melayani seluruh warga Gorut tanpa harus dirujuk.
“Seperti menambah bangunan gedung, peralatan medis, dokter atau tenaga kesehatan, dan obat-obatan,” katanya.
Selain itu, kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) dan rapat-rapat, kata Roni, bisa dilaksanakan di Gorut. Namun, lagi-lagi kegiatan itu dilaksanakan di kabupaten dan kota tetangga.
“Kalau kegiatan ini kita laksanakan di Gorut, saya kira multi flyer efeknya sangat tinggi. Puluhan miliar uang kita hanya dinikmati oleh daerah tetangga kita,” ujarnya.
“Lagi-lagi infrastruktur kita untuk melaksanakan kegiatan itu, belum mendukung. Kalau kita bangun itu, maka kita bisa wajibkan seluruh rapat dan bimtek harus di Gorut. Tentu dengan fasilitas-fasilitas kita persiapkan,” katanya.
Sehingga kemudian, lanjut Roni, bukan saja APBD yang kita olah di Gorut, tetapi bisa saja dari daerah-daerah lain baik, Buol, Bolmut termasuk Kota Gorontalo bisa masuk di Gorut untuk membawa APBD mereka yang akan kita nikmati di daerah ini.
“Sekali lagi infrastruktur yang harus kita persiapkan,” katanya.
Tidak hanya permasalahan BPJS Kesehatan dan APBD yang rencananya akan ia benahi, pengusaha lokal yang kurang mendapatkan kesempatan bekerja dan berkarya di daerahnya sendiri, juga menjadi perhatiannya.
“Kalau kita beri mereka kesempatan, saya kira kita tidak perlu mendatangkan pengusaha dari luar daerah. Sepanjang kita ada kesiapan disini, mereka kita bina dengan baik sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan,” katanya
“Sekali lagi APBD ini harus kita kelola sendiri. Kalau mereka menjadi pengusaha profesional dan mendapat pekerjaan di daerah lain, pasti ilmu yang mereka dapati di daerah lain akan mereka bawa ke Gorontalo Utara,” imbuhnya. (Rol)
