ANTERONESIA.ID|GORONTALO UTARA— RSUD dr. Zainal Umar Sidiki (ZUS) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) menegaskan komitmennya tidak hanya pada penguatan pelayanan kesehatan, tetapi juga pada dukungan terhadap penanganan persoalan hukum yang lebih humanis.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Direktur RSUD ZUS, dr. Rachman Kuki, M.K.M., AIFO-K, dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kamis (12/11/2026).
FGD ini membahas koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR), sebagai upaya memperkuat sinergi lintas instansi dalam menghadirkan penyelesaian persoalan hukum yang lebih mengedepankan pemulihan dan kepentingan masyarakat.
Dalam forum tersebut, RSUD ZUS memiliki peran strategis sebagai fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung aspek medis pada proses keadilan restoratif. Dukungan itu meliputi pelayanan medis bagi korban, pemeriksaan dan pembuatan visum sesuai kewenangan dan prosedur, rehabilitasi medis, hingga upaya pemulihan kondisi kesehatan korban.
Direktur RSUD ZUS, dr. Rachman Kuki, menegaskan kesiapan pihaknya untuk terus membangun koordinasi dan memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan serta seluruh instansi terkait.
“Kami dari RSUD ZUS siap bersinergi dan mengambil peran. Pelayanan untuk korban harus cepat, tepat, dan sesuai prosedur. Kalau koordinasinya kuat sejak awal, proses keadilan restoratif akan berjalan lebih baik dan lebih manusiawi,” ungkap dr. Rachman.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan setiap tahapan penanganan berjalan sesuai ketentuan. Karena itu, evaluasi bersama seperti FGD diperlukan untuk mengidentifikasi kendala sekaligus mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Ia juga menilai kesamaan pemahaman antarinstansi perlu terus diperkuat agar tidak terjadi miskomunikasi, terutama dalam penanganan perkara yang membutuhkan keterlibatan tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Dalam pembahasan FGD, sejumlah tantangan turut menjadi perhatian bersama, di antaranya belum seragamnya pemahaman mengenai MKR di masing-masing instansi, koordinasi yang belum optimal, serta perlunya peningkatan ketertiban administrasi dan pelaporan.
Melalui forum tersebut, Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara bersama OPD terkait berupaya menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta menindaklanjuti hasil evaluasi agar pelaksanaan MKR di Kabupaten Gorontalo Utara semakin optimal, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Keterlibatan RSUD ZUS dalam forum lintas instansi ini sekaligus mempertegas bahwa pelayanan kesehatan memiliki posisi penting dalam mendukung pendekatan keadilan yang berorientasi pada pemulihan.
Di bawah kepemimpinan dr. Rachman Kuki, RSUD ZUS tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan rumah sakit, tetapi juga terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung kepentingan masyarakat secara lebih luas.
