ANTERONESI.ID|GORONTALO UTARA– RSUD dr. Zainal Umar Sidiki menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai langkah strategis mengevaluasi dan mendorong percepatan pembenahan rumah sakit. Forum yang berlangsung di rumah sakit setempat ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Penyehatan RSUD, Irwan Abudi Usman.
Irwan Abudi Usman yang juga menjabat sebagai Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara menegaskan bahwa forum ini dirancang tidak sekadar sebagai ajang dialog, melainkan ruang partisipatif untuk menyerap aspirasi sekaligus merumuskan rekomendasi konkret bagi perbaikan layanan kesehatan.
Hadir dalam forum tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara, Direktur RSUD dr. Zainal Umar Sidiki beserta jajaran manajemen, para kepala puskesmas, perwakilan masyarakat, insan media, akademisi, serta elemen masyarakat sipil dari berbagai kalangan profesi. Keterlibatan lintas sektor ini dinilai krusial mengingat persoalan dan kebutuhan rumah sakit memerlukan pendekatan multidimensi.
Dalam sambutannya, Irwan menekankan bahwa masukan dari pengguna layanan harus menjadi pijakan utama dalam setiap proses evaluasi dan pembenahan.
“Yang harus kita lihat adalah bagaimana kita menerima aspirasi dari masyarakat terkait keberadaan rumah sakit. Ada dari media, masyarakat, organisasi, dan khususnya dari Dinas Kesehatan. Ini merupakan komunikasi yang harus kita lihat sebagai bahan perbaikan untuk melakukan sesuatu dengan rumah sakit ini,” ujar Irwan.
Ia menambahkan, proses penyehatan rumah sakit tidak dapat berjalan efektif tanpa keterlibatan aktif berbagai pihak. Pemerintah dan pengelola rumah sakit, menurutnya, tidak mungkin bergerak sendiri tanpa mendengarkan pengalaman, kebutuhan, dan harapan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan.
Irwan menggarisbawahi tiga hal strategis yang menjadi perhatian dalam forum ini. Pertama, bagaimana aspirasi masyarakat dapat diterima dan ditindaklanjuti secara sistematis. Kedua, bagaimana seluruh unsur yang hadir dapat menjadi bagian integral dari proses perbaikan. Ketiga, bagaimana langkah penyehatan tersebut mampu membangun dan memulihkan kepercayaan publik terhadap rumah sakit.
Ia juga mengingatkan agar persoalan yang muncul tidak dibiarkan berlarut tanpa penanganan. Komunikasi yang terbuka dan responsif, kata dia, menjadi instrumen penting dalam mengelola persoalan sekaligus mencegah terjadinya krisis kepercayaan.
“Ketika muncul persoalan, ini harus menjadi bentuk komunikasi untuk menghadapi krisis. Kita harus mengelola situasi agar rumah sakit menjadi baik,” tegasnya.
Irwan secara tegas menyatakan bahwa FKP tidak boleh berhenti pada tataran wacana. Setiap masukan yang disampaikan peserta harus dirumuskan menjadi rekomendasi yang jelas dan disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak.
“Menurut saya, hasil forum ini bukan cuma sekadar ngomong, diskusi ataupun dialog. Tetapi paling tidak ada rekomendasi yang harus diterima. Rekomendasi kepada siapa? Kepada yang berkepentingan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penggunaan data dan hasil kajian dalam proses evaluasi, terutama ketika pemerintah akan mengambil keputusan terkait kebijakan maupun kebutuhan anggaran rumah sakit. Menurut Irwan, keputusan yang menyangkut pelayanan publik harus memiliki dasar yang jelas agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Selain persoalan tata kelola, keterbukaan informasi menjadi perhatian tersendiri. Masyarakat, kata Irwan, membutuhkan kejelasan informasi ketika menyampaikan keluhan maupun ketika menghadapi persoalan dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
Forum yang melibatkan beragam unsur ini diharapkan dapat menjadi wadah evaluasi kolektif tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menyusun langkah-langkah perbaikan yang aplikatif dan dapat segera diimplementasikan oleh pihak terkait.
“Jangan berhenti pada hasil konsultasi publik. Yang penting adalah rekomendasinya. Kalau kita hanya berbicara teori dan berdiskusi tanpa menghasilkan rekomendasi, itu yang perlu kita evaluasi,” pungkas Irwan.
