ANTERONESIA.ID|GORONTALO UTARA– Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil V Gorontalo Utara, Ridwan Monoarfa, menyerap berbagai aspirasi masyarakat Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Gorontalo Utara, dalam reses masa persidangan pertama tahun 2026–2027, Senin (2/11/2026). Komoditas pertanian, mulai dari kualitas bibit jagung hingga persoalan pupuk, menjadi sorotan utama.
Dalam sambutannya, Ridwan menegaskan reses merupakan kewajiban konstitusional anggota DPRD untuk turun langsung menyerap aspirasi masyarakat.
“Reses itu perintah undang-undang, wajib dilaksanakan setiap anggota DPRD bertemu dengan konstituen menyerap berbagai aspirasi untuk kemudian disuarakan dan diperjuangkan,” kata Ridwan.
Ia berharap forum tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat.
Dalam sesi dialog, tokoh masyarakat Tanjung Karang, Romi Kaluku, menyoroti kualitas bibit jagung hingga persoalan pupuk. Menurutnya, bantuan benih jagung dari pemerintah harus memperhatikan kualitas karena keberhasilan pertanian sangat bergantung pada mutu bibit.
“Ini sudah masuk musim tanam, kami berharap bantuan benih jagung yang diberikan pemerintah harus melihat kualitas benih. Terbukti selama ini bibit bantuan pemerintah dengan bibit yang petani beli sendiri hasil panennya sangat jauh. Kami berharap ini jadi perhatian serius Pak Ridwan yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo,” ujar Romi.
Mantan Ketua BPD Tanjung Karang itu juga menyoroti proses dan SOP penyaluran pupuk. Ia mengaku masyarakat diminta membayar lebih awal, sementara pupuk baru diterima satu hingga dua bulan kemudian.
“Kami hanya ingin tahu, apakah ini sudah sesuai aturan dan SOP penyaluran pupuk. Di Tanjung Karang masyarakat mau beli pupuk di kios penyalur, kita diminta uang lebih awal, kemudian pupuknya nanti belakang. Apakah ini sudah sesuai SOP? Kehadiran Pak Ridwan hari ini, mohon ditindaklanjuti,” tegas Romi.
Menanggapi aspirasi tersebut, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Syaiful, menjelaskan bantuan benih jagung menyesuaikan dengan pemerintah pusat.
“Bantuan benih jagung itu melalui pusat, sehingga kita menyesuaikan dengan anggaran pusat. Yang menentukan jenis bibitnya adalah kewenangan pusat karena menggunakan anggaran pusat. Kita provinsi tugasnya hanya menyalurkan. Untuk bantuan provinsi ada, tetapi tidak semua kelompok dapat karena menyesuaikan dengan anggaran daerah,” jelas Syaiful.
Mengenai SOP penyaluran pupuk di kios penyalur, Syaiful menyatakan hal itu bukan kewenangan dinas. Menurutnya, apabila ada kejanggalan, masyarakat dapat melaporkannya ke satgas yang telah dibentuk atau langsung ke distributor.
Ridwan Monoarfa memastikan seluruh aspirasi masyarakat Tanjung Karang telah dicatat dan menjadi kewajibannya untuk disuarakan serta diperjuangkan.
“Terkait kualitas bibit, nanti saya coba koordinasi dengan Pak Gubernur agar pemerintah provinsi membantu benih khususnya jagung, kuotanya ditambah dan berkualitas agar hasil panen masyarakat melimpah,” tegas Ridwan.
Terkait SOP penyaluran pupuk, politisi Fraksi NasDem itu menilai persoalan tersebut seharusnya tidak terjadi karena saat ini tidak ada kelangkaan pupuk.
“Harusnya ini tidak terjadi karena tidak ada kelangkaan pupuk saat ini. Kalau uang lebih dulu kemudian pupuknya belakang, itu masalah. Jika tidak mampu, penyaluran diganti saja, kios penyalurannya diganti dengan orang yang mampu. Kalau keterlambatan satu atau dua minggu mungkin normal, tetapi kalau sampai satu atau dua bulan, sudah tidak benar,” jelasnya.
Ridwan juga mendorong BUMDES menjadi penyalur pupuk. Menurutnya, karena Tanjung Karang belum memiliki Koperasi Merah Putih, BUMDES dapat didorong menjadi penyalur pupuk asalkan memiliki modal yang cukup.
