ANTERONESIA.ID|GORONTALO UTARA– Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) V Gorontalo Utara, Gustam Ismail, melakukan kunjungan lapangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Kamis (5/11/2026).
Kunjungan itu dalam rangka Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2026–2027 DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam kesempatan tersebut, Gustam menyampaikan sejumlah hal kepada Kepala SPPG Tolango, khususnya mengenai pentingnya pemberdayaan pelaku usaha lokal sebagai pemasok kebutuhan bahan pangan dan keperluan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Gustam menegaskan, pelaksanaan program MBG semestinya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah. Ia pun mendorong pengelola SPPG memprioritaskan supplier dari Gorontalo Utara dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang tersedia.
Salah satu yang menjadi perhatian Gustam adalah kebutuhan ikan untuk dapur MBG. Menurutnya, Gorontalo Utara memiliki garis pantai yang panjang serta banyak masyarakat yang menggantungkan hidup sebagai nelayan.
“Kalau untuk kebutuhan ikan, kenapa harus mengambil dari luar Gorontalo Utara? Kita ini daerah yang memiliki garis pantai cukup panjang dan banyak nelayan. Hasil laut kita bahkan dikirim ke Kota Gorontalo. Jangan sampai hasil laut dari daerah sendiri justru tidak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG,” tegas Gustam.
Menurutnya, apabila kebutuhan dapur MBG dapat dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat, maka akan tercipta perputaran ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi nelayan, petani, peternak, hingga pelaku UMKM.
“Kalau kita mengambil kebutuhan dari masyarakat lokal, tentu ada perputaran ekonomi di daerah. Nelayan mendapatkan pasar, petani memiliki kepastian penjualan, dan pelaku usaha lokal juga bisa berkembang. Jangan sampai program pemerintah yang begitu besar justru tidak memberikan ruang bagi masyarakat di daerah sendiri,” ujarnya.
Anggota Fraksi PKS itu juga mengingatkan bahwa pemberdayaan masyarakat lokal sejalan dengan arahan Presiden melalui Badan Gizi Nasional (BGN), agar pelaksanaan program MBG turut menggerakkan perekonomian dan mengoptimalkan potensi masyarakat di daerah.
Selain persoalan supplier, Gustam menekankan pentingnya kepastian hubungan kerja sama antara pengelola SPPG dengan pemasok maupun pekerja. Ia menyayangkan adanya kecenderungan pemutusan kerja sama secara sepihak terhadap supplier maupun pekerja yang belakangan ini berkembang di Gorontalo.
Menurutnya, setiap hubungan kerja sama harus dibangun secara profesional, transparan, dan mengedepankan komunikasi. Apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaannya, penyelesaian harus dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan tidak merugikan salah satu pihak.
“Jangan sampai supplier atau pekerja yang sudah menjalankan kewajibannya, kemudian tiba-tiba diputus kerja samanya secara sepihak. Ini harus menjadi perhatian. Mereka juga masyarakat lokal yang menggantungkan penghidupan dari pekerjaan tersebut,” kata Gustam.
Ia berharap pengelola SPPG Tolango dapat memperhatikan hal tersebut sehingga program MBG benar-benar memberikan manfaat yang lebih luas, bukan hanya bagi penerima manfaat, tetapi juga bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal di Gorontalo Utara.
