ANTERONESIA.ID|GORONTALO UTARA– Anggota DPRD Gorontalo Utara dari Fraksi Golkar, Lukum Diko, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengeksekusi gagasan dan ide Bupati Thariq Modanggu. Kritik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Gorontalo Utara ke-53. (17/11/2026).
Lukum mengaku kagum terhadap kemampuan Bupati Thariq Modanggu yang dinilainya memiliki gagasan dan ide cemerlang. Hal itu disampaikannya setelah dua tahun pemerintah “Bercahaya secara Pribadi” mengikuti pertemuan dengan Bupati, termasuk saat rapat bersama Forkopimda, perusahaan HTI, dan Kepala Balai Provinsi Gorontalo.
“Alhamdulillah saya menilai seorang Bupati Thariq Modanggu itu mampu, gagasan idenya sangat luar biasa. Kemarin ketika rapat dengan Forkopimda, perusahaan HTI, kemudian dengan Kepala Balai Provinsi Gorontalo, saya pun kaget ternyata Thariq Modanggu itu sangat luar biasa, idenya cemerlang,” ujarnya.
Ia pun menegaskan bahwa kepemimpinan Bupati dengan gagasan luar biasa tersebut patut dibanggakan.
“Izinkan kami Bupati untuk memberi hormat terhadap gagasan kepemimpinan Gorontalo Utara,” tambahnya.
Namun, politisi Golkar itu mengingatkan bahwa ide dan gagasan Bupati hanya akan menjadi kenangan tanpa arti apabila para pembantu Bupati, dalam hal ini SKPD, tidak mau atau tidak mampu mengeksekusi gagasan tersebut. Menurutnya, hingga saat ini tidak satu pun gagasan Bupati yang dieksekusi oleh SKPD.
“Ini jadi penilaian kami, ide dan gagasan Bupati satupun tidak ada yang dieksekusi oleh mereka. Jadi jangan sampai Bupati ini hanya habis di gagasan, jangan sampai Bupatinya hanya habis di ide kemudian tidak ada yang dieksekusi,” tegasnya.
Lukum berharap tahun 2027 menjadi catatan dan evaluasi bagi Bupati dan Wakil Bupati dalam menempatkan orang-orang di SKPD. Menurutnya, pejabat yang ditempatkan haruslah orang yang mampu menjalankan ide dan gagasan Bupati dan Wakil Bupati.
Lukum juga menyinggung kekhawatirannya agar Bupati Thariq Modanggu tidak berakhir dengan istilah yang di kutip dari penyampaian Menteri Bahlil, yakni “omong kosong” atau “abu leke”.
“Kami tidak mau Pak Bupati berakhir dengan itu, padahal Bupati sudah cemerlang ide dan gagasannya,” katanya.
Salah satu contoh yang disorotinya adalah persoalan embung yang telah dijanjikan bersama Kepala Balai. Menurutnya, pada hujan pertama seharusnya sudah dilakukan penanaman, tetapi hingga saat ini tidak ada OPD yang bergerak.
“Apakah harus Thariq Modanggu yang turun ke sana? Ini sangat memperhatikan Pak Bupati,” ujarnya.
Karena itu, Fraksi Golkar meminta evaluasi dilakukan lebih cepat, tidak menunggu dua tahun atau satu tahun.
“Enam bulan perlu di evaluasi Pak Bupati, walaupun baru dilantik kemarin,” pungkas Lukum Diko.













