AnteroNesia.id, Gorut — Sebuah video yang menunjukkan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili menghadiri pembagian bantuan beras di Kecamatan Ponelo Kepulauan menjadi viral di media sosial dan memicu reaksi keras dari masyarakat.
Dalam video tersebut, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo yang diketahui sedang cuti kampanye tampak memberikan sambutan dan ikut membagikan bantuan beras yang dikelola oleh Bulog dan didanai anggaran pemerintah.
Kehadiran Ketua DPRD ini disorot publik karena ia tercatat sebagai ketua tim pemenangan pasangan calon nomor urut dua di Pilkada Gorontalo Utara (Gorut), sehingga dianggap dapat mengganggu prinsip netralitas.
Rahman Mohamad, seorang pemuda milenial Gorut, turut angkat bicara. Ia menyatakan kekecewaannya atas keterlibatan pejabat dalam kegiatan yang dinilai berpotensi melanggar aturan kampanye.
Menurutnya, kehadiran pejabat yang sedang cuti untuk kampanye tersebut dapat menimbulkan dampak buruk bagi persaingan yang adil di Pilkada.
“Tidak bisa dibiarkan! Jika video ini benar, Bawaslu harus serius dan tegas mengambil tindakan. Kehadiran pejabat dalam kegiatan seperti ini berpotensi melanggar aturan kampanye dan mengancam keadilan bagi kandidat lain,” tegas Rahman pada Senin (28/10/2024).
Lebih lanjut, ia meminta agar Bawaslu menangani dugaan pelanggaran ini secara transparan dan berharap agar tindakan cepat dan profesional bisa memberikan efek jera, sehingga menjadi contoh bahwa aturan kampanye ditegakkan dengan ketat.
“Kami, generasi muda, menginginkan proses demokrasi yang bersih dan adil. Transparansi dari Bawaslu sangat penting di sini agar semua pihak merasa bahwa aturan dipatuhi,” ujar Rahman.
Selain itu, Rahman juga mendesak agar Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) turut turun tangan dalam mengusut kasus ini, memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pilkada.
“Jika memang ada pelanggaran, Gakkumdu harus bergerak cepat dan tegas. Ini menjadi ujian bagi mereka untuk membuktikan netralitas dan komitmen dalam menegakkan aturan pemilu,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Desa Malambe, Hamzah Djole, saat dikonfirmasi, membenarkan bahwa dirinya dan empat warga lain telah dimintai klarifikasi oleh Gakkumdu terkait video tersebut. Klarifikasi berlangsung di kantor Panwascam Ponelo Kepulauan, Rabu (23/10/2024).
“Jadi, saya dan empat penerima bantuan beras telah dimintai klarifikasi oleh pihak Gakkumdu mengenai video itu,” ungkap Hamzah.
Ia menjelaskan bahwa pihak Gakkumdu menanyakan apakah pihak desa mengundang Aleg DPRD Gorontalo saat pembagian bantuan beras kepada warga Malambe.
“Kami tidak mengundang beliau, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Biasanya kami hanya mengundang masyarakat melalui grup WhatsApp yang disampaikan oleh kepala desa kepada para kepala dusun,” terang Hamzah.
Ia juga menegaskan bahwa pihak desa baru mengetahui bahwa Thomas Mopili, yang turut hadir dalam kegiatan pembagian bantuan, sedang cuti sebagai ketua tim pemenangan.
“Nanti pada saat pemeriksaan kami baru mengetahui bahwa beliau sedang cuti sebagai Ketua Tim Pemenangan Paslon Bercahaya,” tandas Hamzah. (AN/01)
