ANTERONESIA.ID | GORONTALO UTARA– Aktivis Kesehatan Indra Rohandi Parinding, S.Farm, menyoroti keras standar pemenuhan gizi dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa setiap makanan bergizi yang disajikan untuk anak-anak generasi bangsa harus memenuhi standar baku mutu gizi, bukan sekadar makanan asal siap saji tanpa standar teknis.
Indra yang merupakan alumnus Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia itu menjelaskan bahwa pemenuhan standar makanan bergizi dapat dilihat dari kebutuhan “isi piringku” hingga acuan mutu gizi yang baik. Seluruh aspek teknis, mulai dari pengolahan, lingkungan, hingga tata cara penyajian, harus memenuhi standar kelayakan.
“Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pasti memiliki tim standar pengawasan, terlebih kriteria teknis standar masakan dan penyajiannya. Peran MBG sendiri mendorong kemajuan peningkatan gizi bagi generasi penerus bangsa, sehingga harus mengacu penuh pada standar kelayakan teknis baik dari sisi peralatan, lingkungan, hingga tata cara pemasakan dan penyajiannya. Harus memenuhi kelayakan konsumsinya, bukan asal ada yang penting masakan jadi saja,” ujar Indra, Minggu (7/6/2026).
Ia menambahkan bahwa peran pengawasan harus lebih efisien dan jangan sampai tim pengawasan hanya sekadar nama tanpa fungsi nyata. Indra meminta tindakan tegas bagi SPPG yang tidak kompeten dalam pemenuhan makanan berstandar gizi sesuai kebutuhan.
“Peran SPPG diperhadapkan pada tingkat kualitas dan kuantitasnya, apakah sesuai asas prosedural. Ini bukan hanya asal masak, tapi benar-benar pemenuhan gizi sesuai standar. Nilai acuan pemenuhannya harus bisa berasas manfaat dan sesuai dengan tatanan nilai pemenuhan gizi,” tambahnya.
Secara khusus, Indra menyoroti SPPG Popalo yang berulang kali bermasalah. Ia mempertanyakan kualitas SDM Ahli Gizi yang bertanggung jawab terhadap menu, serta Kepala SPPG sebagai penanggung jawab penuh operasional.
“SPPG Popalo bukan kali pertama disoroti, tetap persoalan menu yang disajikan. Perlu dipertanyakan kualitas ahli gizinya, apa benar-benar paham terkait pemenuhan gizi atau tidak. Sementara kepala SPPG harusnya kejadian pertama disoroti menjadi bahan mitigasi risiko. Justru ini kembali terulang, bahkan menu yang disajikan oleh SPPG mengancam nyawa balita,” tegas Indra.
Aktivis kesehatan itu mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencopot Ahli Gizi dan Kepala SPPG Popalo, serta menangguhkan operasional Yayasan Denia Ghaniya Berkah sebagai pemilik dapur SPPG tersebut.
“Ini bukan lagi kesalahan biasa, ini kesalahan fatal dan berulang. BGN harus evaluasi ahli gizi dan kepala SPPG, perlu copot, sanksi tegas buat yayasan sebagai pemilik dapur,” pungkas Indra.
