ANTERONESIA.ID|GORONTALO UTARA– Fraksi Hanura-PKS DPRD Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD ke-49, agenda pembicaraan tingkat I terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026.
Fraksi Hanura-PKS melalui juru bicaranya, Evelin Sunge, pada prinsipnya mengapresiasi upaya Pemerintah Daerah dalam menyusun Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi fiskal, kebijakan pemerintah pusat, serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Fraksi Hanura-PKS mencermati adanya perubahan pada struktur pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan daerah dalam rancangan perubahan tercatat sebesar Rp665,44 miliar, sementara belanja daerah sebesar Rp668,43 miliar.
Fraksi Hanura-PKS berharap pengelolaan APBD 2026 tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta diarahkan pada program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Fraksi juga mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi daerah dan perbaikan pengelolaan pajak serta retribusi,” kata Evelin.
Dalam aspek belanja, Fraksi Hanura-PKS meminta agar setiap program dan kegiatan memiliki target serta indikator kinerja yang jelas sehingga pelaksanaannya dapat memberikan hasil yang optimal.
Fraksi Hanura-PKS selanjutnya menyatakan akan terus mengikuti proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara.
