ANTERONESIA.ID|GORONTALO UTARA– Pimpinan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara bersama Komisi I menindaklanjuti aduan masyarakat terkait penguasaan sertifikat hak pakai atas lahan yang menjadi lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, program nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tindak lanjut dilakukan di Desa Dumolodo, Dusun Malagoso, Kecamatan Gentuma Raya, Selasa (22/9/2026).
Langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Ridwan R. Arbie, mengatakan persoalan lahan perlu diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut harus tetap memperhatikan kepastian hukum sekaligus menjaga agar program pembangunan Kampung Nelayan dapat terus berjalan.
“Yang paling penting adalah persoalan lahan ini bisa diselesaikan dengan baik, sehingga program pemerintah tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Ridwan.
DPRD melalui pimpinan dan Komisi I akan mendorong langkah penyelesaian yang melibatkan pihak terkait, sehingga setiap persoalan administrasi maupun penguasaan lahan dapat ditangani secara proporsional.
Ridwan menegaskan, keberadaan program Kampung Nelayan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Karena itu, penyelesaian persoalan yang muncul di lapangan diharapkan tidak menghambat tujuan utama program tersebut.
“Intinya kita mencari solusi. Permasalahan yang ada kita selesaikan, tetapi program pemerintah untuk masyarakat tetap harus berjalan,” jelasnya.
DPRD Gorontalo Utara berharap proses penyelesaian dilakukan secara terbuka melalui koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pembangunan Kampung Nelayan dapat dilanjutkan dan manfaat program nasional tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat.
