ANTERONESIA.ID|GORONTALO UTARA– DPRD Kabupaten Gorontalo Utara menggelar Rapat Paripurna ke-50 dalam rangka pembicaraan tingkat II terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dibacakan Juru Bicara Banggar, Mikdad Yeser.
Mikdad menjelaskan, perubahan APBD dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi keuangan daerah, perubahan kebijakan, serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil pembahasan, pendapatan daerah mengalami penyesuaian dari semula sekitar Rp684,12 miliar menjadi Rp665,45 miliar, atau berkurang sekitar Rp18,67 miliar. Penyesuaian tersebut antara lain dipengaruhi turunnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari sebelumnya sekitar Rp72,25 miliar menjadi Rp49,15 miliar.
Sementara itu, pendapatan yang bersumber dari dana transfer mengalami peningkatan dari sekitar Rp600,25 miliar menjadi Rp605,03 miliar.
Pada sisi belanja, total belanja daerah berubah dari sekitar Rp667,19 miliar menjadi Rp668,44 miliar. Perubahan tersebut mencakup penyesuaian pada belanja operasional, belanja modal, serta belanja transfer.
Mikdad menyampaikan, belanja operasional mengalami penambahan, antara lain untuk belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Belanja modal juga meningkat, terutama pada sejumlah kebutuhan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan, dan irigasi.
Sementara pada pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan meningkat menjadi sekitar Rp21,84 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.
Dalam laporan tersebut, Banggar juga menyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD. Secara umum, fraksi-fraksi memberikan persetujuan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Fraksi-fraksi memberikan sejumlah catatan, di antaranya perlunya peningkatan PAD berdasarkan potensi riil dan basis data, pelaksanaan anggaran secara efektif dan tepat sasaran, peningkatan pengawasan internal, serta perhatian terhadap pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.
Banggar turut meminta pemerintah daerah memastikan seluruh program dan kegiatan yang telah disepakati dapat dilaksanakan secara konsisten, tepat waktu, dan sesuai target kinerja.
Mikdad menegaskan, pelaksanaan Perubahan APBD 2026 harus tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Setiap kebijakan anggaran hendaknya menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara,” demikian salah satu poin yang disampaikan dalam laporan Banggar.
Dengan penyampaian laporan Banggar dan pendapat akhir fraksi, pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 memasuki tahap pengambilan keputusan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam rapat paripurna.
