ANTERONESIA.ID Bandung – Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) yang digelar pada 5–7 Mei 2025 di Bandung menghasilkan keputusan penting dengan terpilihnya Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Buky Wibawa MSi, sebagai Ketua Umum ADPSI untuk masa bakti 2025–2029.
Dalam forum tersebut, para peserta membahas berbagai isu strategis, termasuk pertukaran informasi kondisi daerah dalam upaya mendukung pembangunan nasional. Salah satu aspirasi yang mencuat disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, mengenai nasib Pegawai Non-ASN yang belum terserap dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Ridwan mengusulkan solusi interim dengan mengalihkan status mereka menjadi pegawai kontrak (outsourcing) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Ini solusi minimalis dibiarkan status mereka tidak jelas karena tidak masuk dalam database P3K. Jika ada opsi lebih baik,” ujarnya.
Sekretaris DPW Partai NasDem Gorontalo Ridwan turut mengucapkan selamat kepada Dr. Buky Wibawa.
“Selamat kepada Ketua DPRD Jawa Barat, Dr. Buky, yang akan menahkodai ADPSI ke depan,”tandasnya.
