DPRD Gorut Soroti Penguatan Fiskal dan Sinkronisasi Pokir dalam Forum Konsultasi Awal RPJMD 2025–2030

ANTERONESIA.ID GORONTALO UTARA– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) menyampaikan sejumlah catatan strategis dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 yang digelar oleh Pemerintah Daerah, Kamis (24/7).

Mewakili unsur pimpinan DPRD, Windra Lagarusu menegaskan bahwa forum ini merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses penyusunan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Dalam kesempatan itu, Windra menyampaikan bahwa DPRD menekankan pentingnya peningkatan kapasitas fiskal daerah, terutama dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Stretching kami adalah bagaimana pemerintah daerah mampu meningkatkan kemampuan fiskalnya, khususnya melalui optimalisasi PAD dari objek-objek yang menjadi tanggung jawab 12 OPD pengampu,” ujar legislator dari Dapil Monano–Anggrek.

 

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa sebagai lembaga politik, masukan yang disampaikan DPRD menggunakan pendekatan politik yang merepresentasikan kepentingan rakyat.

Selain isu fiskal, DPRD juga menyoroti maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (PPA) yang menjadi perhatian serius di daerah.

Menurut Windra, Pemda telah merespons isu ini melalui program Surga Kasih Sayang berbasis keluarga.

Dalam forum tersebut, DPRD juga mendorong pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif, terutama dalam hal pengakomodasian pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.

“Pokir DPRD sejatinya berasal dari rakyat. Perlu diluruskan bahwa pokir bukan semata kepentingan anggota DPRD, melainkan aspirasi masyarakat yang diserap lewat reses. Pokir ini sejatinya setara dengan program kepala daerah dalam konteks pembangunan,” tegasnya.

Windra juga menekankan perlunya menyatukan program prioritas daerah dengan aspirasi nyata yang disampaikan anggota DPRD, mengingat dinamika kepentingan yang berbeda di setiap wilayah pemilihan.

“RPJMD harus menjadi ruang penyatuan antara visi politik DPRD dan visi misi kepala daerah. Tidak cukup hanya lewat forum formal, tetapi juga perlu dibangun komunikasi intensif melalui pertemuan-pertemuan khusus bersama 25 anggota DPRD,” jelasnya.

Usulan tersebut disambut positif oleh Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, yang mengapresiasi keterlibatan aktif DPRD dalam menyukseskan perencanaan pembangunan daerah ke depan.

Bagikan:   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *