ANTERONESIA.ID GORONTALO UTARA– Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara kembali mangkir dari rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara belum lama ini. Hal tersebut telah terjadi sebanyak empat kali berturut-turut sejak Desember 2024 hingga Maret 2025. Ketidakhadiran ini memicu kritik dari anggota DPRD, terutama dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurut Windra Lagarusu, anggota Komisi 3 DPRD Gorontalo Utara dari PKS, kehadiran Kepala Badan Keuangan dalam rapat kerja sangat penting. Namun, yang hadir hanya Kepala Bidang (Kabid) yang dinilai tidak mampu memberikan penjelasan dan informasi yang memadai terkait pengelolaan keuangan daerah.
“Saya mencatat sudah empat kali diundang, sejak Desember 2024 hingga Maret 2025, Kepala Badan Keuangan selalu beralasan tidak bisa hadir. Yang diutus hanya Kabid, dan saat rapat, pembicaraannya sangat terbatas. Mereka tidak bisa memberikan jawaban yang memadai terhadap persoalan yang dibahas,” ungkap Windra, seperti dikutip dari website resmi PKS Gorontalo Utara.
Windra menegaskan bahwa ketidakhadiran Kepala Badan Keuangan ini menghambat proses pembahasan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai, hal ini menunjukkan kurangnya keseriusan dari pihak eksekutif dalam memenuhi kewajibannya terhadap legislatif.
Hingga berita ini ditayangkan, ANTERONESIA.ID masih berupaya untuk minta tanggapan dari Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara terkait alasan ketidakhadirannya dalam rapat kerja DPRD.
