ANTERONESIA.ID | GORONTALO– Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapat sambutan positif dari DPRD. Wakil Ketua DPRD, Ridwan Monoarfa, mengapresiasi capaian ini sebagai bukti meningkatnya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan patuh aturan.
“Hasil ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah kita semakin baik dan patuh terhadap peraturan yang berlaku,” ujar Ridwan kepada awak media, Kamis (4/6).
Meski demikian, politisi senior itu memberikan catatan penting. Menurutnya, opini WTP tidak boleh dimaknai sekadar penghargaan administratif atau seremoni belaka. Yang terpenting adalah dampak nyata dari setiap rupiah APBD terhadap masyarakat.
“Bagi kami di DPRD, WTP bukan sekadar penghargaan administratif. Yang lebih utama adalah memastikan anggaran benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Setiap rupiah APBD harus benar-benar memberikan manfaat nyata, harus mampu membuka lapangan kerja, memperkuat pertanian dan perikanan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menekan angka kemiskinan,” tegas Ridwan.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak cepat berpuas diri. Kepercayaan publik yang tergambar dari keuangan yang sehat harus diikuti dengan lompatan kinerja pembangunan hingga ke pelosok desa.
“WTP harus menjadi energi baru untuk meningkatkan kualitas pembangunan, bukan alasan berpuas diri. Tantangan kita berikutnya adalah mengubah tertib administrasi menjadi lompatan kemajuan ekonomi daerah. APBD yang sehat harus melahirkan rakyat yang semakin sejahtera,” pungkasnya.
