ANTERONESIA.ID – Pemerintah Daerah Gorontalo Utara (Gorut) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Gorontalo guna mempercepat penanganan bencana banjir yang melanda wilayah tersebut.
Dalam pertemuan koordinasi tersebut, disepakati bahwa penetapan status tanggap darurat menjadi langkah krusial guna memastikan kelancaran proses penanggulangan bencana.
“Tanpa status tanggap darurat, kita tidak bisa berbuat banyak. Untuk menggerakkan seluruh upaya ini, diperlukan pertanggungjawaban yang harus didukung dengan pernyataan resmi dari pimpinan pemerintah daerah,” ujar Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Sujono Said Antule, pada Kamis (30/1).
Ia menambahkan bahwa pihaknya tengah mendorong pernyataan tanggap darurat dari Kepala BPBD setempat sebagai dasar dalam pelaksanaan berbagai langkah penanganan bencana. Saat ini, proses tersebut sedang ditindaklanjuti oleh bagian hukum Pemerintah Daerah Gorut.
Lebih lanjut, Sujono menjelaskan bahwa rencana penanganan banjir akan terus berjalan hingga hari ini, dengan evaluasi berdasarkan perkembangan dampak banjir. Jika kondisi semakin memburuk, maka Kementerian Sosial (Kemensos) RI akan melanjutkan penanganan lebih lanjut.
“Kemensos akan terus memantau situasi. Jika cuaca membaik dan banjir mulai surut, berarti penanganannya berjalan dengan baik,” jelasnya.
Sementara itu, untuk membantu masyarakat terdampak, tim gabungan dari Taruna Siaga Bencana (Tagana) telah dikerahkan ke lokasi banjir. Personel yang diturunkan berasal dari berbagai wilayah, termasuk Tagana provinsi, kabupaten, dan kota.
“Kami mengerahkan tim gabungan untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan warga terdampak. Semoga dengan langkah ini, masyarakat dapat segera mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan,” pungkasnya.
