ANTERONESIA.ID|GORONTALO – Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, meninjau sejumlah pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) penerima bantuan mesin dan peralatan produksi dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, Minggu (20/9/2026).
Kunjungan itu untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat sasaran dan memberi manfaat bagi perkembangan usaha. Ridwan juga ingin melihat langsung apakah aspirasi masyarakat yang diperjuangkan DPRD melalui pokok-pokok pikiran benar-benar diterjemahkan menjadi program yang berdampak.
Dari dialog dengan pelaku usaha, ia memperoleh informasi bahwa bantuan mesin dan peralatan produksi mulai meningkatkan produktivitas, efisiensi kerja, hingga omzet usaha.
“Dari dialog yang saya lakukan, saya memperoleh informasi yang menggembirakan. Bantuan yang diberikan tidak berhenti sebagai seremonial penyerahan barang, tetapi telah berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas usaha, efisiensi kerja, dan pertumbuhan omzet,” kata Ridwan.
Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran. Manfaat yang dirasakan langsung masyarakat menjadi ukuran penting sejauh mana kebijakan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukan terletak pada besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan pada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Ketika pelaku IKM mampu memproduksi lebih banyak, memperoleh pasar lebih luas, dan meningkatkan pendapatan keluarganya, di situlah negara hadir secara konkret,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail menyalurkan bantuan senilai Rp2,825 miliar kepada 113 pelaku IKM. Rinciannya, 62 IKM menerima peralatan perbengkelan, 27 IKM peralatan pangan, dan 24 IKM peralatan kerajinan atau penjahitan.
Ridwan menilai program itu memperkuat fondasi ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal Gorontalo. Ia berharap bantuan tidak berhenti pada penggunaan peralatan produksi, tetapi mendorong peningkatan kapasitas usaha dan membuka peluang pasar lebih luas.
Keberhasilan program IKM tersebut, katanya, tidak terlepas dari sinergi DPRD dan Pemerintah Provinsi. DPRD menyerap aspirasi melalui reses dan forum dialog, yang kemudian menjadi bahan pembahasan program pembangunan bersama pemerintah daerah.
“Program ini menunjukkan pembangunan akan lebih berhasil ketika terjadi sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah. DPRD menyerap aspirasi masyarakat, sementara pemerintah menerjemahkannya menjadi program yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” jelas Ridwan.
Ia menegaskan hubungan DPRD dan pemerintah daerah tidak semestinya dipandang sebagai hubungan yang berhadapan, melainkan kemitraan yang saling menguatkan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
“Pengawasan yang kami lakukan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” tegasnya.
Ridwan berharap sektor IKM terus menjadi prioritas pembangunan daerah karena berperan menciptakan lapangan kerja, memperluas basis ekonomi masyarakat, dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
“Di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks, IKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia pun menekankan pembangunan daerah bukan karya satu orang atau satu lembaga, melainkan hasil gotong royong antara rakyat, DPRD, dan pemerintah.
