ANTERONESIA.ID|GORONTALO UTARA– Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Fraksi NasDem, Ridwan Monoarfa, kembali menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses di Desa Masuru, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa (7/7/2026).
Reses di Desa Masuru menegaskan bahwa persoalan utama masyarakat bukan sekadar ketersediaan bantuan pemerintah, melainkan kepastian pendapatan bagi petani. Desa Masuru memiliki sekitar 420 hektare lahan jagung yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.
Dalam dialog bersama masyarakat, Ridwan Monoarfa menerima sejumlah aspirasi. Para petani menyampaikan bahwa mereka tidak menolak subsidi benih maupun pupuk, tetapi berharap kualitas bantuan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Namun, yang paling mendesak bagi mereka adalah jaminan harga jagung. Menurut masyarakat, apabila harga jagung dapat dipertahankan minimal Rp5.000 per kilogram, maka kesejahteraan petani akan jauh lebih terjamin.
“Para petani tidak meminta program seremonial. Mereka minta kepastian agar jerih payah selama berbulan-bulan tidak sia-sia ketika harga jatuh di musim panen,” ujar Ridwan
Fenomena yang terus berulang adalah paradoks pasar pertanian: saat musim panen raya, harga jagung justru jatuh sehingga petani mengalami kerugian. Sebaliknya, ketika stok berkurang di luar musim panen, harga kembali naik.
Situasi ini menunjukkan bahwa pembangunan pertanian tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga harus memastikan adanya tata niaga yang berpihak kepada petani.
“Politik pertanian seharusnya tidak berhenti pada pembagian bantuan, melainkan menghadirkan perlindungan terhadap harga hasil panen agar petani memperoleh kepastian usaha,” tegas politisi Partai NasDem tersebut.
Selain isu pertanian, masyarakat Desa Masuru juga menyampaikan aspirasi mengenai pembangunan jembatan, peningkatan akses jalan, serta kebutuhan modal bagi pelaku UMKM.
Ridwan Monoarfa menegaskan bahwa reses ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak diukur dari banyaknya program yang diumumkan, tetapi dari sejauh mana kebijakan mampu menjawab persoalan riil masyarakat.
“Suara masyarakat akan saya perjuangkan dalam pembahasan program dan anggaran di DPRD Provinsi Gorontalo,” Pungkasnya.
