ANTERONESIA.ID, GORUT – Rapat kerja Komisi 3 DPRD Gorontalo Utara (Gorut) pada Senin (17/3) mengungkap berbagai permasalahan yang dihadapi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama terkait kepastian anggaran.
Anggota Komisi 3 DPRD Gorut, Windra Lagarusu, menjelaskan bahwa standar pencairan dan pemrosesan keuangan di daerah kerap membingungkan para kepala dinas.
“Kata mereka (OPD_red) banyak anggaran yang tertulis di kertas, tetapi sulit dieksekusi. Standar pencairan di keuangan hampir tidak menentu, sehingga menyulitkan OPD dalam mengajukan pencairan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan membawa persoalan ini ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar dapat disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) baku terkait pencairan dana.
“Kami tidak ingin ada kebijakan yang hanya terpusat pada satu orang. Oleh karena itu, perlu ada kesepahaman bersama antara OPD dan TAPD,” tegasnya.
Selain itu, Komisi 3 juga meminta OPD untuk melengkapi seluruh administrasi yang diminta agar tidak ada kendala dalam proses pencairan anggaran.
“Terkait kebijakan mengenai pencairan yang didahulukan, kami akan mengonfirmasi langsung ke TAPD,” pungkas Windra.
Rapat ini mencerminkan kekhawatiran DPRD Gorut terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Mengingat pengalaman tahun-tahun sebelumnya di mana banyak anggaran yang sulit terealisasi meskipun telah tercantum dalam dokumen resmi.
