ANTERONESIA.ID, GORUT — Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) yang dijadwalkan pada April 2025 mendatang diharapkan menjadi yang terakhir, tanpa ada lagi PSU di masa depan.
Harapan ini mencuat dalam Rapat Kerja Komisi 1 DPRD Gorut bersama KPU, Bawaslu, Pemda Gorut, serta Forum Peduli Demokrasi Gorontalo (FPDG), Selasa (12/3).
Rapat tersebut dihadiri Sekda Gorut, Suleman Lakoro, bersama Kesbangpol, Kominfo, dan Bagian Hukum.
FPDG sebagai penggagas pertemuan menyampaikan kekhawatiran mereka terkait potensi PSU kembali, salah satunya karena adanya kejanggalan dalam riwayat pendidikan salah satu calon wakil bupati.
Ketua FPDG, Ridwan Yasin, menyoroti ketidaksesuaian data pendidikan calon tersebut yang disebut menempuh pendidikan menengah pertama pada 2010 dan sekolah menengah atas pada 2012, meski sudah menjadi anggota legislatif sejak 2009.
“Jangan sampai ada kesalahan data yang memicu PSU lagi. Ada daerah lain yang sampai tiga kali PSU, kita tidak mau itu terjadi di Gorut,” ujar Ridwan.
Kekhawatiran serupa disampaikan Efendi Dali, yang menyoroti besarnya anggaran PSU.
“Saya membandingkan, jika anggaran PSU digunakan untuk pembangunan, bisa membangun hingga 20 ribu rumah layak huni (mahyani),” kata Efendi.
Senada, Roy Ahmad mengingatkan bahwa rakyat dan daerah adalah pihak yang paling dirugikan jika PSU terus berulang. Ia meminta semua pihak serius menangani potensi masalah sejak dini.
“Jangan biarkan PSU terjadi lagi karena persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan di awal,” tegas Roy.
Dari sisi legislatif, anggota Komisi 1 Thamrin Yusuf mengakui bahwa anggaran PSU memang besar, namun ia menekankan hak pegawai tetap harus dilindungi.
“Kami tidak akan membiarkan anggaran PSU mengganggu hak-hak pegawai,” katanya.
Sementara itu, Hendra Nurdin mendesak agar persoalan anggaran segera diperjelas. Ia juga mengapresiasi sikap kritis FPDG, menilai hal tersebut sebagai bagian dari upaya memperbaiki demokrasi.
“Kepastian anggaran harus jelas, dan semua pihak termasuk pemerintah harus transparan ke publik,” ujar Hendra.
Sekda Gorut, Suleman Lakoro, menegaskan bahwa perhatian utama Pemda saat ini memang soal anggaran PSU.
“Saat ini yang ada di pikiran kami adalah anggaran. Kami masih menunggu hasil efisiensi dari TAPD,” jelas Suleman.
Dari pihak KPU, Sofyan Jakfar mengatakan mereka masih menanti undangan dari TAPD untuk membahas anggaran PSU.
“Soal administrasi yang dipersoalkan, jika memang ada bukti, silakan laporkan, dan kami siap menindaklanjuti,” pungkas Sofyan.
