ANTERONESIA.ID GORUT – Puluhan massa aksi dari Kelompok Pemerhati Gorontalo Utara yang tergabung dalam Aliansi Kase Bae Gorut menggelar unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Selasa (21/01).
Aksi ini menyoroti dugaan amburadulnya proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gorut.
Massa menilai proses rekrutmen yang dijalankan tidak transparan dan sarat kepentingan, menyebabkan sejumlah peserta yang telah dinyatakan lulus tidak terakomodasi dalam pengangkatan akhir.
“Di Gorut ini berlaku dua versi surat keterangan: versi BKN dan versi BKD. Ini membingungkan dan membuka celah untuk titip-menitip,” ujar Zulma Wahidin, orator aksi dalam orasinya di depan gedung DPRD.
Menurut Zulma, adanya surat keterangan dari BKD yang bertolak belakang dengan ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menimbulkan kecurigaan praktik manipulatif, bahkan intervensi terhadap peserta yang dinyatakan lulus.
“Sudah jelas dalam surat edaran, yang berhak adalah mereka yang dua tahun terakhir bekerja di instansi pemerintah daerah. Tapi di Gorut, kebijakan itu dimodifikasi seenaknya,” tegasnya.
Aliansi menuntut transparansi penuh dan pembatalan keputusan yang dianggap diskriminatif terhadap peserta lulus yang digugurkan secara sepihak.
Menanggapi tuntutan massa, Wakil Ketua II DPRD Gorontalo Utara, Ridwan Arbie, menegaskan bahwa persoalan ini menjadi perhatian serius lembaganya.
Ia menyebutkan bahwa Komisi I DPRD Gorut telah lebih dulu berkonsultasi dengan BKN dan Kemenpan-RB terkait persoalan tersebut.
“Kami akan berkolaborasi untuk menindaklanjuti ini, termasuk menyusun teknis penyelesaiannya. Legalitas formal akan menjadi fokus kami dalam evaluasi,” kata Ridwan saat menemui massa aksi, didampingi Ketua Komisi III dan Aleg PKS Windra Lagarusu.
Ridwan menambahkan bahwa DPRD akan memproses persoalan ini dalam waktu dekat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap aspirasi masyarakat.
