ANTERONESIA.ID|GORONTALO UTARA – Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik pembentukan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pungutan Desa Tolango. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Gorontalo Utara, Hendra Nurdin, dengan agenda membahas sejumlah persoalan yang mencuat dalam proses pembentukan regulasi desa tersebut.
Dalam RDP tersebut, sejumlah persoalan serius menjadi perhatian, di antaranya dugaan tidak adanya pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta tidak ditempuhnya mekanisme konsultasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persoalan tersebut turut disoroti oleh kuasa hukum pemohon, Ronal Husain. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara agar tidak berhenti pada pembahasan dalam forum RDP, tetapi segera mengambil langkah konkret melalui pemeriksaan terhadap proses pembentukan Perdes Pungutan Desa Tolango.
Menurut Ronal, dugaan penyimpangan prosedur dalam pembentukan sebuah produk hukum desa harus ditangani secara serius, terlebih regulasi tersebut berkaitan langsung dengan pungutan yang dibebankan kepada masyarakat.
“Ini bukan persoalan yang bisa dianggap sepele. Ketika sebuah Perdes yang mengatur pungutan terhadap masyarakat diduga dibentuk tanpa melalui mekanisme yang semestinya, maka proses dan keabsahannya harus diperiksa secara serius,” tegas Ronal Husain.(29/10/2026).
Ia meminta Bupati Gorontalo Utara mengambil langkah konkret dengan memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses pembentukan Perdes tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran administrasi maupun prosedur hukum, pemerintah daerah diminta mengambil tindakan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ronal menegaskan bahwa kewenangan pemerintah desa bukanlah kewenangan tanpa batas. Setiap kebijakan yang mengikat masyarakat, terlebih menyangkut pungutan, wajib memiliki dasar hukum yang jelas serta dibentuk melalui prosedur yang benar.
Selain mendesak pemerintah daerah, Ronal juga meminta Komisi I DPRD Gorontalo Utara mengawal persoalan tersebut hingga menghasilkan tindak lanjut yang nyata. Ia berharap RDP yang telah dilaksanakan tidak sekadar menjadi forum penyampaian aspirasi, tetapi mampu melahirkan rekomendasi resmi sebagai dasar penyelesaian persoalan.
“Kami berharap ada rekomendasi resmi dan langkah konkret agar semuanya terang, baik dari sisi administrasi pemerintahan maupun aspek hukumnya. Jangan sampai setelah RDP selesai, persoalan ini justru berhenti tanpa kepastian,” ujarnya.
Tidak hanya menyoroti persoalan administrasi, Ronal juga mengungkapkan adanya dugaan pemalsuan dokumen dan tanda tangan BPD yang disebut telah dilaporkan kepada Polres Gorontalo Utara.
Terkait laporan tersebut, ia meminta pihak kepolisian menindaklanjutinya secara profesional dan objektif melalui proses penyelidikan sesuai prosedur hukum, termasuk memeriksa dokumen-dokumen terkait serta meminta keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui proses pembentukan Perdes.
Menurutnya, penanganan laporan tersebut penting untuk memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan. Namun, ia menegaskan bahwa kesimpulan mengenai ada atau tidaknya tindak pidana sepenuhnya harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan alat bukti yang sah.
“Kami meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan ini secara profesional dan objektif. Semua harus diuji berdasarkan bukti, sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum dan tidak ada pihak yang dihakimi sebelum prosesnya selesai,” kata Ronal.
Ia menambahkan, apabila dalam pemeriksaan administratif maupun proses hukum ditemukan adanya pelanggaran, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Ronal berharap Komisi I DPRD Gorontalo Utara, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, serta Polres Gorontalo Utara dapat menjalankan fungsi dan kewenangan masing-masing secara serius, transparan, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan polemik tersebut.
Baginya, persoalan Perdes Pungutan Desa Tolango bukan semata-mata menyangkut prosedur administrasi pemerintahan, melainkan juga berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan kepentingan masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Yang kami dorong adalah kepastian hukum dan pemerintahan desa yang berjalan sesuai aturan. Jika terbukti ada pelanggaran, harus ada tindak lanjut yang jelas. Jangan sampai hak dan kepentingan masyarakat justru dirugikan,” tutup Ronal Husain.
Sementara itu, Komisi 1 menegaskan akan menindak lanjuti dan mendalami persoalan tersebut berdasarkan keterangan dari pelapor dan terlapor.
“Sebagai lembaga legislatif kami akan menindaklanjuti serta mendalami hasil keterangan dan bukti-bukti yang diberikan sebelum DPRD mengeluarkan rekomendasi.”Jelas Hendra.
Hendra menegaskan DPRD bukan lembaga peradilan yang memtugas sebuah persoalan siapa yang benar dan siapa yang salah.
“Saya tegaskan kami DPRD tidak ada kewenangan untuk memutugaskan salah dan benar, karena itu ranah pengadilan,”tegas hendra.











