ANTERONESIA.ID (GORUT) – Komisi II DPRD menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Haris Latif beserta seluruh jajaran pentingnya dalam rapat kerja yang digelar bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (14/5).
Tidak hanya Kadis, sekretaris hingga kepala bidang di dinas tersebut juga tidak hadir tanpa keterangan jelas.
Ketidakhadiran ini dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan dan melemahnya kinerja Dinas PUPR yang merupakan ujung tombak pembangunan infrastruktur daerah.
“Dinas PUPR yang dipimpin oleh Haris Latif terlihat lumpuh. Ketidakhadiran mereka mencerminkan sikap tidak serius dalam menjalankan tugas, padahal ini menyangkut kepentingan rakyat,” tegas anggota Komisi II, Lukum Diko.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Komisi II telah menyepakati akan menggelar rapat evaluasi dan menyusun berita acara resmi yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui Pj Bupati.
Komisi II juga mendesak agar pemerintah memberikan teguran serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Dinas PUPR.
“Jika dibiarkan, ketidakhadiran ini akan berdampak langsung kepada rakyat. Kami mengundang mereka untuk membahas evaluasi program dan kinerja. Ini urusan rakyat, bukan sekadar agenda seremonial,” lanjutnya.
Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah OPD lain seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Bappeda, Dinas Perindagkop, dan Dinas Peternakan. Ketidakhadiran Dinas PUPR menjadi satu-satunya catatan serius dalam agenda rapat kerja.
