ANTERONESIA.ID, GORONTALO UTARA – Aktivis Indra Rohandi Parinding menilai penjelasan Ketua Korpri Gorontalo Utara, Suleman Lakoro, terkait sorotan iuran ASN belum menjawab seluruh pertanyaan publik.
Indra meminta pengurus Korpri Gorut membuka secara rinci struktur kepengurusan, jumlah iuran yang terkumpul, realisasi anggaran, hingga program yang dibiayai dari potongan iuran ASN.
“Seharusnya dijelaskan terang benderang. Siapa pengurusnya, berapa penerimaannya, bagaimana realisasinya, dan digunakan untuk apa saja,” ujar Indra. Sabtu (03/10/2026)
Ia juga mempertanyakan ketika persoalan tersebut diarahkan untuk dicek ke Bagian Hukum. Menurutnya, posisi dan fungsi Korpri dalam kaitannya dengan BKPP maupun penggunaan anggaran perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan tafsir berbeda.
“Pertanyaan secara publik lalu diarahkan ke Bagian Hukum itu untuk apa? Bukankah Korpri melekat pada BKPP? Lalu seragam Korpri, apakah termasuk dalam iuran Korpri? Hal-hal ini seharusnya dipahami dan dijelaskan Ketua Korpri agar publik tidak ambigu,” tegasnya.
Indra juga mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) memberi perhatian terhadap persoalan tersebut. Ia meminta pengelolaan iuran Korpri dapat dilakukan audit eksternal apabila memiliki dasar dan kewenangan, sehingga seluruh penggunaan dana dapat diketahui secara objektif.
Selain itu, Indra meminta penjelasan mengenai informasi kerja sama Korpri dengan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk dasar kerja sama, sumber pembiayaan dan manfaat yang diterima ASN.
“Karena iuran tersebut dipotong dari penghasilan ASN, maka peruntukan dan pertanggungjawabannya harus jelas. Jangan sampai pertanyaan publik justru berhenti tanpa jawaban,” tandas Indra.
