Anteronesia.id, Gorontalo Utara– Kepala Desa Dulukapa, Irwan Moilo, buka suara dengan nada keras menyusul polemik berkepanjangan Dana Ketahanan Pangan sebesar Rp139 juta yang dikelola BUMDes. Irwan mengancam akan melaporkan BUMDes ke Aparat Penegak Hukum (APH) jika laporan pertanggungjawaban tidak kunjung rampung.
Dalam wawancara belum lama ini, Irwan mengungkapkan kekesalannya terhadap sikap Direktur BUMDes yang dinilai tidak kooperatif dan kerap menghilang di tengah sorotan publik.
“Insyaallah Musyawarah Desa terkait penyampaian Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Ketahanan Pangan oleh BUMDes kita laksanakan setelah hari raya Idul Fitri. Jika BUMDes tidak mampu mempertanggungjawabkan, saya sendiri yang akan laporkan ini ke APH, ” tegas Irwan dengan nada geram. (14/3).
Irwan membeberkan fakta mengejutkan di balik mandeknya program ketahanan pangan yang seharusnya berjalan. Menurutnya, semula kegiatan BUMDes berjalan sesuai dengan proposal yang diajukan. Namun tiba-tiba aktivitas tersebut terhenti tanpa kejelasan.
“Sebelumnya, kegiatan BUMDes ini berjalan bagus, sesuai proposal yang diajukan. Namun tiba-tiba kegiatan itu mandek,” ungkapnya.
Yang lebih mencengangkan, Irwan mengaku kesulitan menghubungi Direktur BUMDes yang disebut-sebut kerap berada di luar daerah. Komunikasi pun hanya berujung pada janji-janji tanpa realisasi.
“Sebelum bulan puasa, kurang lebih hampir satu bulan Direktur tidak pernah ada informasi dan berada di luar daerah. Saya sudah berusaha menghubungi berulang kali, namun semuanya habis di janji,” kesalnya.
Irwan menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar urusan administratif biasa. Ia mengingatkan bahwa dana yang dikelola BUMDes adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara penuh.
“Ingat, ini uang rakyat, uang negara, bukan uang pribadi. Saya tidak akan main-main dengan ini,” pungkasnya.
Diketahui, kasus dugaan penyimpangan Dana Ketahanan Pangan di Desa Dulukapa, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, telah bergulir sejak Februari 2026 lalu.
Masyarakat Dulukapa kini kembali menanti. Setelah rentetan janji yang tak kunjung terealisasi, publik bertanya-tanya apakah ancaman melaporkan BUMDes ke APH akan benar-benar dijalankan, atau hanya sekadar retorika di hadapan media.
Satu hal yang pasti, dana Rp139 juta yang merupakan uang negara harus segera ditemukan kejelasannya. Akankah setelah Idul Fitri misteri ini terungkap, atau justru semakin berlarut-larut tanpa kepastian? Semua mata kini tertuju pada Musdes yang dijanjikan dan komitmen Kades untuk menindaklanjuti jika terjadi penyimpangan.
Hingga berita ini ditayangkan, BUMDes Dulukapa masih bungkam. Redaksi membuka seluas-luasnya kepada BUMDes untuk memberikan tanggapan terkait polemik dugaan Penyelewengan Dana Ketahanan Pangan.
