ANTERONESIA.ID|GORONTALO UTARA— Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Hamzah Sidik Djibran, menegaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bukan hak otomatis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menyebut TPP sebagai bentuk penghargaan atau reward atas kinerja pegawai. Pernyataan tersebut disampaikan melalui interupsi menjelang penutupan Rapat Paripurna DPRD ke-53, Selasa (17/11/2026).
Rapat tersebut membahas Pembicaraan Tingkat II terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni perubahan kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa serta Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Dalam interupsinya, Hamzah meminta pemerintah daerah memperjelas indikator pemberian TPP kepada ASN. Menurutnya, pemerintah perlu mengaitkan penghargaan tersebut dengan kinerja, kedisiplinan, dan tanggung jawab pegawai.
“Kami ingin menyampaikan terkait soal indikator TPP. Seluruh ASN ini mendapatkan TPP. Itu bukan hak, TPP itu adalah reward, penghargaan kepada ASN. Tentu kita berharap juga ada indikator yang jelas,” tegas Hamzah.
Karena itu, Fraksi Golkar mendorong Bupati dan Wakil Bupati melakukan evaluasi besar-besaran terhadap sistem pemberian TPP. Hamzah berharap pemerintah tidak sekadar memberikan tambahan penghasilan, tetapi juga menerapkan pembinaan dan penilaian kinerja secara terukur.
Hamzah juga menyinggung pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027. Ia menegaskan, Fraksi Golkar akan memperluas evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), terutama instansi yang tidak menunjukkan kedisiplinan dalam menjalankan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, evaluasi tidak boleh hanya menyasar ASN. Pemerintah daerah juga perlu menilai kembali program-program yang menggunakan anggaran daerah. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terus mengalokasikan anggaran untuk program yang tidak memberikan manfaat luas kepada masyarakat.
“Kalau ada program Bapak Bupati yang kita anggap tidak strategis, atau berkali-kali hanya memberikan manfaat kepada individu orang-orang, dibina situ, jangan lama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hamzah menegaskan Fraksi Golkar siap menggunakan kewenangan DPRD untuk menolak usulan program yang tidak memenuhi kepentingan publik.
“Berarti dengan segala hormat Pak Bupati, kami menggunakan hak kami sebagai Anggota DPR untuk tidak mengiyakan program-program itu,” tegasnya.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa Fraksi Golkar tidak hanya menyoroti pemberian TPP kepada ASN, tetapi juga menuntut pemerintah daerah menerapkan prinsip efektivitas dan ketepatan sasaran dalam penggunaan APBD 2027.













